PN Diminta Pertimbangkan Saran Dewan Pers
- suaramanado.com
VIVAnews - Ketua Dewan Pers Bagir Manan meminta Bali Post memberikan hak jawab kepada Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika. Permintaan itu terkait dengan berita media itu pada 19 September 2011 berjudul, 'Pasca Bentrok Kemoning-Budaga Gubernur: Bubarkan Saja Desa Pakraman.'
Atas berita itu, Made Mangku Pastika sudah mengugat Bali Post ke pengadilan. Ia merasa tidak pernah menyampaikan hal seperti itu.
Gubernur Bali kemudian mengeluh kepada Dewan Pers. Dan dewan itu kemudian melakukan mediasi. Hasilnya,"Dewan Pers meminta agar Bali Post menyediakan ruang yang cukup bagi Gubernur untuk memberikan hak jawabnya," kata Bagir Manan kepada wartawan di Lombok Barat, Rabu 21 Desember 2011.
Pihak Bali Post, menurut Bagir, sudah menindaklanjuti masukan Dewan Pers, namun hingga hari ini pihak Gubernur Bali melalui kuasa hukumnya belum menggunakan hak jawab itu. Gubernur malah Bali sudah melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri ke Pengadilan Negeri (PN) Denpasar.
Bagir menambahkan Dewan Pers sudah melayangkan surat kepada PN Denpasar agar pengadilan mempertimbangkan pendapat Dewan Pers terkait masalah itu. Apa yang dilakukan Dewan Pers ini tak lain untuk menjaga dan melindungi kemerdekaan pers.
"Sesuai dengan inisiatif pak Gubernur Bali yang menyampaikan keluhan pada Dewan Pers, maka dilakukan mediasi. PN Denpasar dapat mempertimbangkan dengan baik pendapat Dewan Pers tanpa bermaksud mencampuri urusan hukum yang berjalan," katanya.
Sebelumnya, Dewan Pers juga sudah menawarkan untuk datang langsung ke Bali agar permasalahan antara Gubernur Bali dengan Bali Post itu tidak menuai keresahan bagi masyarakat luas. Lagipula permasalahan di Desa Pakraman itu sangat dekat dengan adat istiadat dan agama sehingga dapat menimbulkan kegundahan bagi masyarakat.
Laporan: Edy Gustan | Mataram
PKS Bakal Gelar Halal Bihalal Sabtu, Prabowo-Gibran dan Semua Parpol Diundang
PKS akan menggelar acara halal bihalal pada Sabtu, lusa, di kantor DPP PKS. Semua paslon capres cawapres diundang, termasuk parpol
