- ANTARA/Rinby/Amds/Koz
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta mengevaluasi kejadian bentrokan antara demonstran dengan polisi di Pelabuhan Sape, Bima, NTB, Sabtu 24 Desember 2011 kemarin. Petugas di lapangan dinilai hanya menjalankan perintah dari kekuasaan.
"Ini kegagalan rezim. Polisi tergantung siapa yang memerintah, mereka di bawah Presiden. Polisi ingin berperan baik tapi tidak bisa karena ada tekanan dari pemerintah," kata Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie M Massardi di Gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Minggu 25 Desember 2011.
Mantan staf Presiden Abdurrahman Wahid ini menilai, jika penguasa telah berkoalisi dengan pengusaha, pihak yang menjadi korban adalah masyarakat kecil. Setiap tuntutan mereka, pasti akan termentahkan.
"Seharusnya pemerintah berada di pihak rakyat kalau ada konflik di antara rakyat dan pengusaha," kata Adhie Massardi. Adi menuntut pemerintah khususnya Kapolri untuk segera minta maaf kepada rakyat Bima, NTB.
Gerakan Indonesia Bersih juga meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menginvestigasi. Adhie menilai peristiwa ini termasuk sistemik.
"Kapolres, Kapolda, Kapolri apabila terbukti bersalah harus segera dicopot. Kapolda dan Kapolri dinonaktifkan dulu, kalau terbukti baru dipecat," ujar dia.
Markas Besar Polri berjanji akan menindak siapapun yang bersalah dalam bentrokan yang menewaskan dua demonstran. Dalam bentrokan itu, 47 demonstran ditetapkan menjadi tersangka.
"Siapapun (yang bersalah) di situ akan diproses hukum. Kami siap pidanakan dan etika profesi," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Saud Usman Nasution di Mabes Polri, Jakarta, Minggu 25 Desember 2011. (umi)
Jokowi Minta AHY Selesaikan 2.086 Hektar Lahan Bermasalah di IKN Tanpa Ada Korban
enteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap 2.086 hektar tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih bermasalah. Lahan itu, kata dia, masih ditempati oleh masya
