- ANTARA/Rinby
VIVAnews - Pemuda dan Mahasiswa Bima, NTB di Jakarta yang tergabung dalam Forum Solidaritas Dana Mbojo menuntut aparat kepolisian bertanggung jawab dalam unjuk rasa yang menewaskan dua demonstran pada Sabtu 24 Desember 2011 di Bima, NTB, kemarin.
"Kami menuntut Kapolda, Kapolres sampai tingkatan Kapolsek dengan rela hati untuk mundur," kata Arifudin, Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Solidaritas Dana Mbojo di Jakarta, 25 Desember 2011.
Menurut Arifudin, penyerangan yang dilakukan polisi tidak lepas dari peran Pemerintah Daerah Bima yang telah memberikan izin operasi perusahaan.
"SK 188 harus dicabut, karena tidak relevan dengan janji memakmurkan masyarakat, kehadiran tambang itu memakmurkan rakyat masyarakat sekitar hanyalah omong kosong," ujar Arif yang didampingi rekan-rekan lainnya.
Menurut Arif, protes masyarakat Bima terhadap pendirian perusahaan tambang itu adalah hal yang wajar. Alasannya, warga di sekitar sangat dirugikan dengan lokasi tambang yang dekat dengan pemukiman warga.
"Titik-titik tambang dibangun dekat dengan pemukiman penduduk. Secara ekologi merusak, dan menimbulkan efek sosial bagi masyarakat," ujar Arif.
Ia menambahkan karena lokasi penambangan dekat dengan pemukiman, maka menimbulkan keresahan bagi warga sekitar. "Masyarakat Bima adalah masyarakat yang pencahariannya sebagai petani dan peternak, lokasi di mana petani mempunyai ternak dan lokasi tambang dekat dengan sumber mata air," ujar Arif.
Forum Pemuda dalam waktu dekat ini akan mengadukan tindakan represif aparat kepolisian terhadap warga yang memboikot pelabuhan Sape. Demonstran yang menduduki fasilitas publik, Pelabuhan Sape itu berlangsung selama enam hari. Massa menuntut agar izin pertambangan perusahaan dicabut.
Markas Besar Polri berjanji akan menindak siapapun yang bersalah dalam bentrokan yang menewaskan dua demonstran. Dalam bentrokan itu, 47 demonstran ditetapkan menjadi tersangka.
"Siapapun (yang bersalah) di situ akan diproses hukum. Kami siap pidanakan dan etika profesi," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Saud Usman Nasution di Mabes Polri, Jakarta, Minggu 25 Desember 2011. (umi)
Proyek Ini jadi 'Game Changer'
Game changer merupakan istilah yang mengacu pada perubahan atau inovasi yang mendasar dalam industri atau pasar yang mengubah dinamika yang ada dan ciptakan standar baru.
