- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Hasil riset Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mengindikasikan bahwa dalam waktu tiga tahun ke depan, tren korupsi masih akan tinggi seperti sekarang ini. Tren itu akan terjadi bila kondisi saat ini tidak berubah.
"Misalnya sistem anggaran, sistem pengawasan anggaran dan sistem tata nilai di keluarga dan lingkungan masyarakat. Paradigma budaya instan merupakan salah satu faktor penting (pemicu korupsi)," kata Wakil Ketua PPATK Agus Santoso dalam perbincangan dengan VIVAnews.com.
Budaya instan apa yang dimaksud Agus terlihat dari "mimpi" bahwa tidak perlu kerja keras tapi bisa kaya. Agus pun mengkritik slogan yang ada di masyarakat.
"Slogan melenceng seperti 'muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga; atau 'apapun pasti bisa asal UUD' atau 'atur-able' adalah indikasi kecenderungan dianutnya budaya instan," kata Agus.
Kecenderungan budaya instan ini, kata Agus, tampaknya cocok bila disandingkan dengan data Terlapor yang ada pada PPATK. Menurut data, hampir 50 persen Kelompok Umur berusia muda merupakan terlapor, yaitu usia di bawah 30 tahun sampai dengan 44 tahun. Artinya, ada indikasi bahwa generasi muda sepertinya permisif dan menolerir perilaku koruptif.
"Dari data PPATK, sepertinya ada kecenderungan fifty-fifty antara terlapor usia muda (sampai dengan 44 tahun) dibandingkan dengan Terlapor usia 44 tahun ke atas. Ini indikasi tak ada pergeseran ke arah moral kepatutan dari generasi lama ke generasi baru," ujar mantan Deputi Direktur Hukum Bank Indonesia ini.
Dengan indikasi itu, Agus menilai, pembentukan anak Indonesia yang berintegritas menjadi amat penting. Pertama, mulai dari diri sendiri. Sejak usia SD jangan biasakan mencontek atau memberi sesuatu "kebaikan" kepada guru untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam penilaian.
Kedua, keluarga dan sekolah harus menanamkan nilai-nilai integritas dan kepatutan. Misalnya, keberhasilan adalah buah kerja keras.
"Janganlah sejak kecil diperdengarkan dongeng kehebatan si Kancil Mencuri Ketimun, si Kancil Menipu Buaya, atau menyanyikan lagu Naik Kereta Api dengan percuma alias gratis tidak perlu bayar," sindir Agus yang juga peternak kambing perah dan bos usaha kecil gorengan ini.
Agus menilai, nilai-nilai integritas dan kepatutan tak akan bisa tumbuh dan berkembang tanpa ditanamkan sejak usia dini sampai dengan remaja secara terus menerus. "Hal ini terbukti dalam kasus Gayus, seorang PNS muda yang punya kewenangan publik yang besar, tumbuh sebagai icon corruption by greed, atau atas dasar keserakahan," jelas Agus. (umi)
Pilgub Sumut 2024, Edy Rahmayadi Ambil Formulir Pendaftaran ke PDI Perjuangan
Gubernur Sumut periode 2018-2023, Edy Rahmayadi diwakili tim pemenangan mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal calon Gubernur Sumut 2024, di Kantor DPD PDIP Sumut.
