- Antara/ Rinby
VIVAnews - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat mengecam aksi kekerasan polisi atas demonstrasi di Sape, Bima, yang menimbulkan korban jiwa. Menurut PPP, reformasi institusi Polri gagal.
Tindakan represif polisi di Bima kian menambah daftar gagalnya reformasi di internal Polri. “Bukan kali ini saja polisi gagal menjadi pengaman dan pengayom warga. Artinya, tujuan polisi dikeluarkan dari institusi militer agar lebih merakyat, belum tercapai,” kata Sekretaris Fraksi PPP Muhammad Arwani Thomafi dalam siaran pers Senin 26 Desember 2011.
Menurut PPP, Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo harus bertanggungjawab atas rentetan kejadian tersebut. Minimal, Kapolri memberikan sanksi kepada jajarannya yang terbukti lalai sehingga terjadi kerusuhan. PPP meminta polisi mengedepankan langkah persuasif dalam menyelesaikan persoalan.
“Janganlah mengedepankan tindakan represif. Tidak ada salahnya polri mengintensifkan komunikasi dengan simpul-simpul masyarakat,” kata Arwani. “Polisi itu dibayar menggunakan uang rakyat, jadi tidak logis kalau polisi justru menghajar rakyat."
PPP juga meminta Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia turun ke Bima untuk menginvestigasi kasus kekerasan tersebut. “Investigasi dari Komnas HAM akan ketahuan seperti apa kekerasan itu bisa terjadi,” kata Arwani.
"Mengenai izin pertambangan, saya meminta Bupati Bima Ferry Zulkarnaen meninjau ulang izin operasi PT Indo Mineral Persada dan PT Sumber Mineral Nusantara di Sambu dan Sape," katanya. Bupati harus duduk bersama dengan semua pihak untuk menyelesaikan persoalan ini. “Jangan gara-gara mengejar pendapatan, justru warga yang dikorbankan."
Media Asing Beri Julukan untuk Timnas Indonesia U-23: Tim Pengacau
Media asing asal Prancis, Lucarne-opposee memberi julukan khusus bagi Timnas Indonesia usai tampil gemilang di Piala Asia U23.
