Agenda Belum Selesai Pemerintah Versi PBNU

Said Agil Siraj
Sumber :
  • Antara/ Ismar Patrizki

VIVAnews - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai proses penegakan hukum di Indonesia selama tahun 2011 belum adil, masih tebang pilih, dan cenderung menyentuh kelompok lemah ekonomi dan kekuasaan.

"Kasus pelanggaran HAM masa lalu, intoleransi atas nama agama, kekerasan, dan ketidakadilan di Papua, konflik lahan di Mesuji, Bima, dan penuntasan kasus-kasus besar korupsi juga merupakan agenda yang belum selesai," kata Ketua PBNU, Said Aqil Siraj, dalam Refleksi Akhir Tahun PBNU di Gedung PBNU, Jakarta, Selasa, 27 Desember 2011.

Masalah kedaulatan pangan juga merupakan salah satu agenda yang belum selesai di tahun 2011. Aneka komoditi pangan impor membanjiri negeri dan mematikan industri pertanian dalam negeri.

"Sektor pertanian tak dikelola serius, belum didukung infrastruktur. Akibatnya petani makin terpuruk, hidup tanpa masa depan, terbelenggu hutang, mengandalkan rentenir, dan masih memerlukan kerja sambilan," katanya.

Selain itu kemiskinan dan ketimpangan pembangunan desa dan kota menjadi pekerjaan rumah pemerintah di tahun mendatang. Orientasi pembangunan pada pertumbuhan ekonomi gagal memakmurkan masyarakat, industrialisasi telah meninggalkan sektor pertanian.

"Fakta ini memantik problem sosial ekonomi. Seperti konsentrasi modal di kota besar, kejahatan dunia perbankan, urbanisasi, ketimpangan infrastruktur, ekspor tenaga kerja ke luar begeri, tragedi lumpur lapindo, dan lainnya," ujarnya.

Siap-siap Angkat Kaki dari Manchester United
Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto Diskusi Dengan Wakonsul Amerika

Edi Purwanto Paparkan Kinerja DPRD Jambi di Hadapan Wakil Konsul AS

 Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto menerima kunjungan Wakil Konsul bagian Ekonomi dan Politik untuk Konsulat Amerika di Sumatera, Suraj Mungara, Kamis

img_title
VIVA.co.id
28 Maret 2024