- ANTARA/ Anis Efizudin
VIVAnews - Polri sedang jadi sorotan. Terkait dugaan kekerasan aparat di Mesuji, lalu kasus penembakan di Bima, Nusa Tenggara Barat yang menewaskan setidaknya dua warga.
Di tengah situasi tersebut, muncul wacana restrukturisasi Kepolisian. Posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden diusulkan diubah, menjadi di bawah kementerian. Seperti halnya TNI yang ada di bawah Kementerian Pertahanan.
Menanggapi wacana tersebut, Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Ronny Liwaha berpendapat, bukan soal Polri berada di bawah siapa. "Yang utama adalah bagaimana menjamin agar kinerja polisi bisa netral, independen, atau tidak diintervensi. Di bawah Presiden saja, polisi bisa tidak independen," kata dia saat dihubungi VIVAnews.com, Selasa 27 Desember 2011 malam.
Ronny menambahkan, jangan lupa bahwa menteri juga bisa berasal dari partai politik. "Presiden juga dari partai politik. Jadi bagaimana kita menjaga polisi dari intervensi kekuatan politik. Itu yang terpenting."
Lalu, apakah kondisi saat ini, Polisi ada di bawah presiden merupakan yang terbaik?
"Yang terbaik dari kondisi yang buruk," jawab dia. "Kalau sekarang polisi tidak independen, kita menuduhnya jadi gampang, yaitu ke Presiden."
Soal kekerasan yang terjadi di Mesuji dan Bima, yang memberi kesan bahwa polisi berpihak ke pengusaha, Ronny mengatakan, kalau dilihat sekilas, memang itu yang terjadi.
Namun, juga harus dilihat bahwa perusahaan juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, karena dia membayar pajak. "Yang menjadi persoalan adalah dalam melakukan upaya perlindungan itu apakah polisi sudah melakukan pendekatan yang proporsional?" kata dia.
Ronny menambahkan, polisi memang wajib melindungi seseorang atau perusahaan, dari perbuatan yang anarkis. Jika tidak justru mereka melanggar hukum karena melakukan pembiaran terhadap orang yang terancam jiwanya. "Kalau sekelompok orang atau massa melakukan upaya anarkis, seperti pembunuhan, wajib bagi polisi melakukan tembakan."
Khusus dalam kasus Bima, dia menambahkan, perlu dilakukan investigasi, apakah tindakan polisi sudah proporsional. "Investigasi yang bisa menjawabnya. Saya tidak bisa mengomentari dan perlu mempelajarinya."
Wacana restrukturisasi Polri sebelumnya diutarakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menjadi Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Mayor Jenderal (Purn) Tubagus Hasanuddin.
Ia menilai, reformasi Polri justru meniru gaya dan cara-cara militer, dari mengayomi menjadi "melibas", dari hanya melumpuhkan menjadi "mematikan". Untuk itulah, Tubagus mengatakan, Polri tak berada langsung di bawah Presiden. Tapi di bawah kementerian, seperti halnya Kementerian Pertahanan yang menaungi TNI.
Sementara, kepada VIVAnews.com, Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution mengatakan, semua pihak boleh saja berwacana.
"Silakan mereka berwacana, kami tidak perlu berkomentar. Yang penting kami bekerja secara profesional saja," kata dia. (umi)
Terpopuler: Artis Keturunan Darah Biru sampai Proses Kelahiran Anak Perempuan Alyssa Soebandono
Round-up dari kanal Showbiz pada Kamis, 25 April 2024. Salah satunya tentang cerita dari prosesi kelahiran anak perempuan pertama Alyssa Soebandono.
