- VIVAnews/ Muhamad Solihin
VIVAnews - Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin menyatakan akan memberikan prioritas khusus pada revisi Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dalam pembahasan legislasi nasional tahun 2012. Beberapa pasal dalam undang-undang itu perlu direvisi dan disempurnakan.
"Ada kesempatan di mana kita ingin memperjuangkan rasa keadilan masyarakat yang jadi pelengkap di RUU Tipikor," kata Amir Syamsuddin di kantor Kemenkumham, Jakarta, Rabu 28 Desember 2011. "Kajian akademisnya akan dipersiapkan Ditjen Perundang-undangan."
Menurut Amir, pasal-pasal yang perlu disempurnakan salah satunya terkait penarikan keterangan dalam pemeriksaan. Saat ini, kata dia, para saksi yang sudah memberikan keterangan lengkap di Berita Acara Pemeriksaan (BAP), begitu mudah menariknya di persidangan.
"Ke depan, alasannya harus jelas, di mana kalau dia tidak bisa mempertanggungjawabkan keterangan, dia bisa dijerat pasal menghalang-halangi penyidikan," ujarnya.
Selain itu, Amir menambahkan, pembuktian terbalik juga akan menjadi prioritas Kemenkumham dalam pembahasan itu. "Mengapa sulit diterapkan, ini saatnya dilengkapi naskah akademisnya," katanya.
Ia juga akan membahas soal penetapan hukuman minimal bagi pelaku tindak pidana korupsi agar membuat orang takut melakukan korupsi. Dalam kesempatan sebelumnya, Amir Syamsuddin pernah mewacanakan hukuman minimal lima tahun penjara untuk para koruptor. Pasalnya, selama ini, hukuman untuk terpidana korupsi dinilai terlalu ringan. (umi)
Kwarnas Curigai Upaya Terselubung di Balik Penghapusan Ekstrakurikuler Wajib Pramuka di Sekolah
Permendikbud No 12 Tahun 2024 yang menghapus Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib sekolah dicurigai merupakan upaya terselubung untuk melemahkan kepemimpinan Indonesia.
