- Antara/ Ampelsa
VIVAnews - Nangroe Aceh Darussalam tidak lama lagi akan menggelar pesta demokrasi. Rencananya, pada 16 Februari 2012 mendatang, pemilukada Aceh akan dilaksanakan.
Namun demikian, menjelang bergulirnya acara politik tersebut, Aceh justru diguncang dengan tiga insiden penembakan brutal yang dilakukan oleh orang tak dikenal. Akibatnya, sejumlah orang tak berdosa tewas dan mengalami luka berat.
Terkait dengan hal itu, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Saud Usman Nasution menyatakan Aceh membutuhkan tambahan personel untuk memastikan kondisi aman dan proses pemilukada berjalan lancar.
"Pengamanan pilkada di Aceh membutuhkan 780 personel. Nanti akan dikirim dari Mabes Polri ke sana untuk mem-back up di sana," katanya saat menggelar jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa 3 Januari 2011.
Selain itu, masih dalam konteks pemilukada, Saud menjelaskan jika mereka akan mengirimkan tambahan pasukan di berbagai daerah di sekitar Aceh.
"Diharapkan proses pilkada di Aceh, tertib dan tidak ada gangguan. Terkait berapa yang dikirim tergantung kebutuhan Polda Aceh. Jadi tidak ada alasan pilkada tidak berjalan karena faktor keamanan, karena kami siap mengirimkan pasukan," ucapnya.
Soal motif, polisi masih menduga, serangkaian penembakan adalah kriminal murni. Namun, Koalisi Masyarakat sipil Aceh, berpikir sebaliknya. Ini terkait pilkada.
Juru bicara koalisi, Hospinovizal Sabri, mengatakan, aksi kekerasan itu tidak semata-mata bercorak kriminal murni. Serangkaian insiden kekerasan yang terjadi dalam dua hari ini memiliki pola yang sama. "Terutama jika dilihat dari korban tindak kekerasan yang berasal dari etnis tertentu, bisa diasumsikan pelaku ingin menebar ketakutan secara khusus pada etnis tersebut sekaligus memicu bangkitnya kebencian antar etnis," katanya, Senin 2 Januari 2012.
Hospi mengatakan, jika polisi gagal mengungkap dengan tidak mau memberi tahu dalang aksi penembakan itu maka aksi kekerasan bersenjata berikutnya akan terjadi dan sangat mengancam perdamaian Aceh. "Jika skenario ini berhasil diwujudkan oleh pelaku maka tidak hanya Pilkada yang terganggu tapi perdamaian Aceh juga terancam," ujarnya. (umi)
Menurut Koalisi masyarakat sipil Aceh itu situasi politik Aceh masih berada dalam perbedaan sikap dan pandangan terkait dengan pelaksanaan Pilkada Aceh. Sejauh ini Pilkada masih berlangsung di tengah penolakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Partai Aceh yang memenangkan Pemilu 2009 lalu.
Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Perbaiki Kualitas APBD, Singgung Permukiman Kumuh
Ketua DPRD DKI menilai RKPD tahun 2025 tidak fokus.
