- REUTERS/Rizal Adi Nugroho
VIVAnews - Penahanan tiga tersangka kasus Jembatan Kartanegara yang runtuh mendapat tanggapan beragam dari keluarga korban. Awang Mahmuddin yang kehilangan anak kandungnya ketika tragedi tanggal 26 Desember itu terjadi menuturkan, polisi terkesan hanya berani dengan bawahan sementara para petinggi yang dianggap bertanggung jawab sehingga timbul korban tak disentuh.
"Mereka yang ditahan itu kan hanya bawahan saja. Mana para petingginya," kata Awang, Kamis 5 Januari 2011.
Awang menuturkan, seharusnya yang menjadi bidikan polisi adalah para pengambil kebijakan. Mereka yang tak mau mengeluarkan perintah untuk menutup jembatan ketika proses pengerjaan sedang dilakukan. Bukannya para bawahan yang tugasnya justru tak terkait dengan teknis.
Awang menuturkan, seandainya saat itu jembatan ditutup, tentu tidak akan jatuh banyak korban seperti sekarang. Tapi, yang terjadi, proses pengerjaan berjalan, tapi jembatan tidak dilakukan penutupan.
"Saya tak tahu kenapa jembatan sampai tidak ditutup. Yang jelas, mereka yang mengambil kebijakan harusnya menjadi salah satu tersangka juga," katanya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Rendra. Rendra ini merupakan suami dari Aji Titin. Rendra menuturkan, saat ini dia sedang menyiapkan bahan-bahan untuk melakukan class action atas Pemerintah Kabupaten Kukar. Dia terpaksa mengambil jalan tersebut karena sepertinya para pejabat itu tidak peduli dengan korban jembatan. Istrinya misalnya, dianggap tidak mengalami kecelakaan karena kondisi fisiknya membaik. Padahal, dokter memvonis Titin mengalami patah punggung dan mesti istirahat total selama 6 bulan lebih.
"Yang mereka anggap cacat itu bila kakinya putus, tangannya putus atau yang lainnya. Tapi kondisi seperti ini tidak dianggap. Padahal, pekerjaan istri saya terganggu. Kalau dia sedang tidur lalu tempat tidurnya bergerak, dia langsung tersentak karena punggungnya sakit," ujarnya. Kini, "Saya masih mengumpulkan bahan untuk maju ke meja hijau," ujarnya.
Sementara, Ari Firnanda, koordinator korban jembatan yang menjadi penghubung ke DPRD Kaltim mengungkapkan, dia sangat kesulitan untuk mengumpulkan para korban. Waktu dia meminta nomor kontak para korban ke pemkab Kukar, oleh petugas dia diberikan nomor yang salah. Bahkan, salah satu keluarga korban ngomong ke dia kalau ada orang pemkab yang mengancam akan mempersulit proses pencairan dana bantuan jika korban itu sampai menghadap ke DPRD Kaltim.
"Ini ada apa kok sampai saya dihalang-halangi untuk mengumpulkan korban," tuturnya.
Laporan: M Ikram | Kutai Kartanegara, umi
Bawa Kabar dari Tanah Suci, Peran Media Optimalkan Penyelenggaraan Ibadah Haji
Mulai persiapan penyelenggaraan ibadah haji, tata cara, hingga kesehatan serta keselamatan selama di Tanah Suci dapat disebarkan secara luas dan cepat melalui media.
