- Antara/ R Rekotomo
VIVAnews – KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Walikota Semarang Soemarmo dan jajaran pimpinan DPRD Kota Semarang. Pemeriksaan terhadap para petinggi Kota Semarang itu rencananya akan dilakukan di Akademi Kepolisian Semarang. Walikota dijadwalkan diperiksa pukul 10.00 WIB.
Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa sejumlah legislator dan birokrat Pemerintah Kota Semarang. Kasus suap APBD Semarang ini telah menyeret tiga tersangka dari kalangan eksekutif dan legislatif Semarang, yakni Sekretaris Daerah Kota Semarang Ahmad Zaenuri, serta anggota DPRD Kota Semarang Agung Purno Sarjono dan Sumartono.
Kali ini, selain pemeriksaan terhadap Walikota dan pimpinan DPRD Kota Semarang, KPK juga ikut memanggil para ketua partai politik tingkat Kota Semarang. Mereka adalah Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) II Golkar Kota Semarang Agung Priambodo, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Kota Semarang Suharyono, dan Maman Faturachman dari PPP.
Sementara itu, pimpinan DPRD yang akan diperiksa adalah Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Sriyono dan Ahmadi. Juru bicara KPK Johan Budi menyatakan, pemeriksaan terhadap Walikota Semarang adalah bukti bahwa KPK bertindak profesional. “Materi pemeriksaannya tentu pendalaman dari materi pemeriksaan yang sudah dilakukan sebelumnya,” kata Johan Budi, Jumat, 6 Januari 2012.
Ini memang kali kedua KPK memeriksa Walikota Semarang sehubungan dengan kasus suap APBD tersebut. Di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sendiri, beredar isu bahwa guna menghadapi pemeriksaan para pejabat di lingkungan pemerintahannya, Walikota sudah mengumpulkan para saksi yang dipanggil KPK hari ini.
Sumber VIVAnews menyebutkan, undangan pertemuan antara Walikota dan saksi-saksi terkait dilakukan melalui telepon oleh Maman Faturachman. “Saya tak tahu persis, tapi disebutkan agendanya adalah menyamakan persepsi untuk menghadapi pemeriksaan hari ini,” kata seorang sumber.
Sebelumnya, usai penangkapan Sekda dan dua legislator DPRD Kota Semarang, para pimpinan partai politik Kota Semarang dan sejumlah birokrat di sana juga telah menggelar sejumlah pertemuan. Menurut sumber, dari beberapa pertemuan tersebut, mereka menyepakati adanya ‘koalisi tidak tahu’ bagi pimpinan parpol, dan gerakan tutup mulut bagi para birokrat.
“Dan itu terbukti, dalam pemeriksaan terhadap para birokrat dan pimpinan parpol kemarin, ternyata nyaris semua menyangkal. Termasuk dalam rekonstruksi,” kata sumber itu.
Laporan: Puspita Dewi | Semarang, eh
Cerita Perjuangan TikTokers Sasya Livisya, Sering Dapat Hate Comment karena Penampilannya
Setelah melalui berbagai proses yang panjang, Sasya Livisya menyampaikan pentingnya hate comment dalam setiap konten yang diposting di sosial media.
