- Ali Azumar/ VIVAnews, Pekanbaru
VIVAnews - Sekitar 600 warga Pekanbaru menggelar aksi unjuk rasa di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Pekanbaru, Senin 9 Januari 2012. Hingga saat ini mereka masih mengepung kantor KPUD.
Massa menuntut janji penyelenggara pemilihan gubernur Pekanbaru ini untuk mencabut SK Nomor 79 Tahun 2011 tentang pengguguran Walikota Pekanbaru terpilih, Firdaus MT sebagai calon walikota 2011.
Aksi massa ini bukan pertama kalinya digelar. Pada Jumat 6 Januari 2012 yang lalu, massa juga sudah mengadakan unjuk rasa dari pagi hingga petang. Menanggapi tuntutan warga pada Jumat lalu, Ketua KPU Pekanbaru, T Rafizal berjanji akan menggelar pleno terlebih dulu dengan seluruh komisioner KPUD sebelum memutuskan apakah akan mencabut atau tetap memberlakukan SK itu.
Saat itu, para demonstran bertahan di depan kantor KPU hingga sore untuk menunggu hasil pleno KPU itu. Sekitar pukul 15.10 WIB Jumat 6 Januari 2012 Ketua KPU T Rafizal kembali menemui para demonstran.
Di hadapan para demonstran, ia menjelaskan KPU belum bisa memberikan keputusan untuk mencabut SK nomor 79 Tahun 2011 tersebut. Alasannya, seorang anggota komisioner yang tidak hadir dengan alasan sedang pijat refleksi. Dia berjanji akan memberikan keputusan itu Senin ini.
Untuk menagih janji KPU itulah, warga dengan jumlah yang lebih banyak kembali mendatangi KPUD. Mereka ingin KPUD segera memberikan keputusan untuk mencabut SK 79 Tahun 2011 yang dinilai menzalimi pasangan walikota terpilih Firdaus MT-Ayat Cahyadi.
Namun, hari ini seluruh anggota komisioner KPU Pekanbaru lagi-lagi tidak berada di tempat. Mereka raib tak jelas rimbanya, bahkan, staf kantor KPU juga tidak masuk karena mendengar informasi akan ada demo besar-besaran.
Informasi yang diperoleh VIVAnews, anggota KPU Pekanbaru mendadak berangkat ke Jakarta. Tak jelas apa agenda dinas penyelenggara Pemilukada tersebut. Ketika dikonfirmasi VIVAnews melalui telepon berulang kali, Ketua KPU Pekanbaru, Rafizal tidak mengangkat telepon genggamnya. Sementara anggota KPU lainnya, Abdul Wahid, tidak mengaktifkan nomor ponselnya.
Sedangkan di lapangan, aksi unjuk rasa terus berlanjut dengan pengawalan pihak polisi. "Kami hanya meminta agar SK nomor 79 tahun 2011 dicabut," ujar Tim Pemenangan Firdaus-Ayat Cahyadi, Suradi Paijan.
KPUD Pekanbaru mengelurkan surat yang menganulir pencalonan Firdaus MT-Ayat Cahyadi Desember lalu. Surat itu dikeluarkan karena Firdaus tak mencantumkan data istri keduanya saat pencalonan. Selengkapnya baca di sini.
Laporan: Ali Azumar | Riau, umi
Refly Harun: Anies-Muhaimin Pengkhianat Jika Gabung Pemerintah
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, memberikan tanggapannya terkait peluang pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar bergabung ke Pemerintahan usai kalah di Pilpres.
