- Antara/ Bernadus Tokan
VIVAnews - Konflik kepemilikan lahan yang mempertentangkan pihak keamanan dan masyarakat lokal kembali terjadi. Kali ini ratusan warga dari enam suku Timor di Nusa Tenggara Timur (NTT) mencoba menduduki Bandara El Tari, Kupang, Selasa 17 januari 2012.
Mereka mengklaim tanah seluas 540 hektare milik enam suku itu telah dikuasai paksa oleh TNI Angkatan Udara untuk membangun bandara tersebut.
Terkait peristiwa itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsekal Pertama Asman Yunus, membantah TNI telah menguasai tanah adat warga itu secara ilegal. Menurut dia, pembangunan Lanud El Tari menggunakan dokumen-dokumen yang sah. "Pembangunan Lanud El Tari itu jelas, sertifikatnya ada," kata Asman Yunus saat berbincang dengan VIVAnews.com.
Asman menambahkan, tidak mungkin TNI AU memalsukan surat-surat tanah untuk membangun Bandara EL Tari. Dia juga membantah tudingan warga yang menyatakan tanah itu dibebaskan dengan menggunakan surat Badan Pertanahan Kota Kupang tahun 1992 tanpa sepengetahuan enam kepala suku.
"TNI AU itu membangun bandara jauh sebelum tahun itu. Kita sudah menggunakan lanud itu sejak operasi di Timor Timur, waktu itu kita pangkalannya di El Tari," ujar Asman.
Surat Palsu
Menurut Asman, konsep pengelolaan Bandara El Tari kini sama dengan Bandara Juanda di Surabaya. Bandara itu telah digabungkan dengan penerbangan umum. Sehingga, lanjut dia, perlu diperjelas apakah tanah yang dipersoalkan oleh warga itu yang dipakai oleh TNI AU atau yang dipakai oleh PT Angkasa Pura.
"Itu yang harus diluruskan. Terminalnya memang berseberangan. Kalau yang dikomplain milik TNI AU, itu sudah ada surat resminya," kata Asman.
Asman menambahkan, aksi serupa juga pernah terjadi di Makassar. Warga pernah mengklaim lanud di Makassar menggunakan tanah mereka. Bahkan, tambah Asman, warga menunjukkan surat-surat tanah untuk menguatkan klaimnya.
"Namun setelah dicek suratnya palsu. Supaya surat itu kelihatan sudah dibuat lama, kertasnya diberi air teh biar terlihat coklat," katanya. (ren)
Anindya Bakrie: Ekonomi RI Kuat Hadapi Krisis Timur Tengah
Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Anindya Bakrie menegaskan kondisi fundamental perekonomian Indonesia cukup kuat menghadapi ancaman krisis timur tengah.
