- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Rektor Universitas Indonesia Gumilar Rusliwa Somantri akhirnya angkat bicara soal hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut ada potensi kerugian negara Rp45 miliar dari dua proyek di UI. Menurut Gumilar, hasil audit BPK masih harus ditindaklanjuti lagi. Dan UI masih memiliki waktu 60 hari untuk memberi klarifikasi.
"Selama 60 hari itu, audit BPK untuk Kemendiknas harus dilihat dahulu temuannya apa, dan rekomendasinya seperti apa. Tujuannya, supaya bisa seimbang. Baik dari perspektif auditor dan pihak yang diaudit, dalam hal ini UI. Setelah semuanya ditemukan, baru ditindaklanjuti untuk perbaikan," kata Gumilar di auditorium terapung UI Depok, Sabtu 21 Januari 2012.
Menurut dia, UI saat ini masih terus membangun dan tak ada upaya merugikan negara karena memiliki sistem yang sudah dirancang sedemikian rupa. Gumilar menampik adanya hal-hal di dalam sistem itu yang ditengarai melanggar hukum, karena UI sudah berupaya mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 54 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
Bagaimana dengan proyek pembangunan Asrama Pegangsaan di Rawamangun yang disebut BPK merugikan negara hingga Rp42 miliar? Gumilar mengungkapkan, proyek itu merupakan kerja sama dengan pihak swasta yang sudah berjalan sejak 1992. Pihak swasta ini pula lah yang juga membantu membangun Asrama Mahasiswa UI Depok.
"Proyek yang di Rawamangun itu sudah berkali-kali mengalami kemacetan dalam pembangunannya. Saat masih belum selesai, pada 1997 Indonesia mengalami krisis moneter. Saya sendiri baru menjabat sebagai rektor pada 2007, jadi sebenarnya sudah 15 tahun proyek itu terbengkalai. Tanah milik negara itu kemudian statusnya idle, lalu dikuasai pihak swasta," kata Gumilar.
Gumilar menjelaskan, keterlambatan itu terjadi karena Japan Bank for International Cooperation (JBIC) selaku pemberi pinjaman merger dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) di tengah-tengah pelaksanaan proyek. Akibatnya, persetujuan yang sudah ditandatangani mandek hingga tujuh bulan. "UI pun berusaha agar pinjaman yang ada bisa dimanfaatkan sebaik mungkin," ujarnya.
Proyek kedua yang disorot BPK adalah rencana pembangunan Rumah Sakit Pendidikan UI yang dijadwalkan rampung pada 2018. Ia menepis tuduhan bahwa proyek itu membuat negara berpotensi rugi Rp4 miliar. Gumilar membantah terjadi kelalaian UI saat menandatangani perjanjian.
"Kalau dikatakan jumlahnya terlalu besar dan UI lalai karena ikut menentukan, salah. Bukan UI yang menentukan besarannya, karena besaran sudah ditentukan sejak proses awal di Bappenas. Yang menandatangani juga bukan pihak UI, tapi Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan). Jadi, sebenarnya ini adalah proyek government to government," terangnya.
Ia mengatakan sudah mendapat salinan audit BPK pada Jumat pagi. Namun, ia mengaku masih belum memasuki tahap pengkajian salinan audit BPK yang lebih dalam, karena belum membaca secara keseluruhan. (art)
Baca juga: BPK: UI Potensi Rugikan Negara Rp45 Miliar
SKYEGASM Senses Experience: Sensasi Kulineran Padukan Rasa, Aroma, Sentuhan dan Pandangan
Melalui konsep ini, SKYE memperkenalkan pengalaman multi sensory dining di mana pelanggan seperti memasuki dunia yang mana rasa, aroma, sentuhan, pandangan, dan suara.
