- VIVAnews/ Muhamad Solihin
VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerima laporan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Marzuki Alie, terkait sejumlah proyek Sekretariat Jenderal DPR. Salah satunya renovasi ruang kerja Badan Anggaran DPR yang menelan biaya Rp20 miliar.
Menurut Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, ada persoalan sistem pada kasus ini. "Yang saya tangkap biasanya mekanisme kesekjenan itu ada mekanisme reporting. Nah, dalam kasus ini, sekjen (Nining Indra Saleh) tidak melaporkan secara utuh," kata Bambang dalam perbincangan dengan VIVAnews.com, Senin 23 Januari 2012. "Memang ada masalah sistem."
Dalam pertemuan itu, dia menambahkan, Marzuki juga menjelaskan masalah renovasi ruang Banggar DPR. Sementara itu, KPK, lebih banyak berdiskusi mengenai peta masalah secara umum yang dhadapi DPR.
"Kami minta akses yang lebih luas, tidak hanya penindakan kasus. Tapi juga pencegahan untuk memetakan potensi masalah, sehingga kami bisa bangun sistem akuntabilitas yang lebih bagus lagi di DPR. Tidak hanya penindakan," kata dia.
Jika memang dalam kasus ini ada tindak pidana, akan digarap pengaduan masyarakat dengan mengumpulkan bukti keterangan (pulbuket). "Jika ada dua alat bukti, kami naikkan prosesnya," tuturnya.
Dalam laporannya, Marzuki tidak menyebut nama dan melaporkan kasus ini sebagai proyek kesekjenan. KPK berjanji akan memeriksa apakah ada indikasi kelalaian atau kesengajaan dalam proyek di Setjen DPR. "Pasti nanti menyangkut KPA (kuasa pengguna anggaran)," kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Marzuki melaporkan sejumlah proyek Setjen DPR sepanjang 2010, Jumat 20 Januari 2012. Sekjen DPR Nining Indra Saleh pun ikut mendatangi kantor KPK, hari itu.
Marzuki menjamin semua laporan diserahkan KPK tak ada niatan untuk menuduh seseorang melakukan korupsi. Namun, dirinya menyampaikan laporan sejumlah proyek yang perlu ditindaklanjuti KPK, untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan.
"Saya yakin Ibu Sekjen tidak terlibat, saya yakin teman-teman (DPR) masih baik, taat aturan perundang-undangan, bahwa apa yang terjadi hanyalah kekecewaan publik kepada DPR, itu harapan saya," kata Marzuki yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini.
Apakah salah satu proyek yang dilaporkan adalah proyek renovasi ruang rapat Banggar DPR? "Termasuk," ucap Marzuki. "Biarkan KPK menelusuri dan KPK menjelaskan proyek-proyek apa yang terindikasi, kami sangat terbuka. Silakan semua proyek dibuka, tidak hanya proyek renovasi banggar," kata Marzuki. (art)
Taylor Swift Tolak Tawaran Manggung Rp 146 Miliar! Pilih Fokus ke Album Baru daripada Uang?
Taylor Swift dikabarkan telah menolak tawaran besar untuk tampil di acara pribadi di Uni Emirat Arab, ia ditawari sejumlah uang sebesar $9 juta (Rp 146 Miliar).
