- Antara/ Prasetyo Utomo
VIVAnews - Wakil Ketua DPR Pramono Anung mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti laporan mengenai proyek-proyek yang diadakan Sekretariat Jenderal DPR, termasuk renovasi ruang Badan Anggaran DPR senilai Rp20 miliar.
"Kami minta KPK tidak perlu setengah hati, kalau memang ada penyimpangan. Karena ini sudah mendapat sorotan luar biasa dari publik," kata Pramono kepada wartawan di Gedung DPR/MPR, Selasa 24 Januari 2012. "Secara resmi pimpinan mendorong KPK."
Siapapun yang terlibat dalam pengadaan proyek ini, imbuhnya, tidak kebal hukum. "Kalau ada pemanggilan siapapun, harus hadir," imbuhnya.
Dalam rapat terakhir, Pimpinan DPR menyepakati transparansi dalam setiap penganggaran. Pimpinan, imbuhnya, akan ekstra hati-hati dalam memberikan persetujuan setiap pengadaan. "Katakanlah untuk fotokopi. Perlu dibuka secara resmi kepada publik supaya semua akuntabel."
Jumat pekan lalu, Ketua DPR Marzuki Alie melaporkan sejumlah proyek di Sekjen DPR tahun 2010. Sekjen DPR Nining Indra Saleh pun ikut mendatangi kantor KPK, hari itu.
Marzuki menjamin semua laporan diserahkan KPK tak ada niatan untuk menuduh seseorang melakukan korupsi.
"Saya yakin Ibu Sekjen (Nining Indra Saleh) tidak terlibat, saya yakin teman-teman (DPR) masih baik, taat aturan perundang-undangan, bahwa apa yang terjadi hanyalah kekecewaan publik kepada DPR, itu harapan saya," kata Marzuki yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini.
Apakah salah satu proyek yang dilaporkan adalah proyek renovasi ruang rapat Banggar DPR? "Termasuk," ucap Marzuki. "Biarkan KPK menelusuri dan KPK menjelaskan proyek-proyek apa yang terindikasi, kami sangat terbuka. Silakan semua proyek dibuka, tidak hanya proyek renovasi banggar," kata Marzuki. (eh)
Nasib 2 Debt Collector Ambil Paksa Mobil Polisi, Kemenhub Pangkas Jumlah Bandara Internasional
Berita tentang nasib dua debt collector yang hendak mengambil paksa mobil Aiptu Fandri di parkiran salah satu pusat perbelanjaan di Kota Palembang jadi yang terpopuler.
