- Antara
VIVAnews - Wakil Presiden Boediono mengatakan, perlu ada unit di instansi kementerian maupun lembaga pemerintah yang bertugas mengawasi kinerja dan memberikan rekomendasi kebijakan pada menteri maupun pimpinan lembaga.
"Tidak ada keharusan membangun struktur baru. Tapi fungsinya harus ada di instansi kementerian atau lembaga. Semacam UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan)," ujar Boediono di kantornya, Jakarta, Selasa 24 Januari 2012.
Menurut Boediono, fungsi pengawasan seperti yang dijalankan UKP4 ini bisa dilakukan oleh Sekjen, Irjen atau siapa pun yang ditunjuk di kementerian terkait.
"Hal seperti ini memang perlu perhatian khusus. Fungsi semacam UKP4 itu perlu ada di kementerian dan lembaga yang memonitor dari hari ke hari dan memberikan usulan untuk koreksi," katanya.
Namun, dia menegaskan, bahwa peran dan fungsi unit pengawasan kinerja ini harus dipegang oleh pihak yang mempunyai integritas baik dan independen. "Kalau integritas jangan ditawar-tawar. Saya tidak memberikan arahan langsung, tapi ini tugas yang membutuhkan integritas," kata Boediono.
Kepala UKP4, Kuntoro Mangkusubroto, menjelaskan bahwa fungsi unit semacam UKP4 di tingkat kementerian dan lembaga ini merujuk pada efektifitas peran UKP4 yang dipimpinnya.
Jika memang UKP4 berhasil meningkatkan kinerja pemerintahan di tingkat pusat, maka di daerah juga menurutnya perlu membentuk tim yang bekerja seperti UKP4. "Kalau boleh ge-er, ini karena kesuksesan UKP4," ucap Kuntoro.
Kuntoro pun menegaskan, unit pengawasan kinerja di tingkat lembaga ini tidak perlu melapor pada UKP4 yang dipimpinnya. Dia justru tidak mau ada kepanjangan tangan UKP4 di kementerian dan lembaga. "Fungsi unit ini akan memperkuat pengawasan di lembaga dan kementerian," kata Kuntoro.
Saat Berdoa di Rakornas Pilkada, PAN Yakin Dapat Jatah Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran
Gelar Rakornas Pilkada, PAN Harap Dapat Jatah Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran
