- ANTARA/ Nyoman Budhiana
VIVAnews – Anggota Komisi IV DPRD Bali, Ketut Mandia menilai, kebijakan pemerintah pusat soal dana perimbangan pusat dan daerah tak sebanding dengan apa yang diberikan oleh Pulau Dewata. Dia menilai selama ini pemerintah pusat telah mengekspolitasi Bali.
"Bali dijadikan sapi perahan bagi pemerintah pusat," kata Ketut Mandia saat ditemui di Kantor DPRD Bali, Selasa 24 Januari 2012.
Dilihat dari dana perimbangan, maka pemerintah pusat sangat tidak berkeadilan dalam memperlakukan Bali. "Di sinilah saya bisa katakan jika pemerintah pusat sangat tidak berkeadilan dalam hal dana perimbangan antara pusat dengan daerah di Bali. Data itu bisa dibuka secara terang-terangan saja," tuturnya.
Dia menjelaskan, di sektor pariwisata misalnya, kontribusi secara nasional adalah Rp76 triliun. Dari jumlah tersebut, sepertiganya atau kurang lebih sebanyak Rp25 triliun berasal dari Bali. Belum lagi pendapatan lain yang berasal dari berbagai koorporasi skala nasional dan internasional yang melakukan operasional di Bali tetapi kantornya berada di Jakarta.
Dalam hitung-hitungan pihak terkait, pajak dari berbagai korporasi tersebut bisa mencapai Rp4 triliun pertahun. "Jelas, pajaknya masuk di sana. Bali tidak mendapatkan apa-apa dari berbagai usaha tersebut. Padahal mereka melakukan berbagai usaha di Bali. Inilah yang dimaksudkan bahwa Bali diekspolitasi oleh pemerintah pusat," tegas politisi PDIP ini.
Dalam 3 tahun terakhir, sambung dia, DIPA yang diterima Provinsi Bali juga dinilai tidak proporsional. Tahun 2010 sebesar Rp5,4 triliun, tahun 2011 sebesar Rp6,4 triliun dan tahun 2012 hanya Rp6,9 triliun.
"Saya pikir cukup dalam setahun bila DIPA diberi sebanyak Rp10 triliun. Maka seluruh persoalan yang berhubungan dengan kemiskinan di Buleleng, Karangasem, Nusa Penida akan selesai. Berbagai infrastruktur juga akan meningkat pesat," ujarnya.
Selama ini, menurut Mandia, APBD Pemprov Bali hanya berharap dari pajak kendaraan bermotor dan penjualan bahan bakar kendaraan bermotor secara terbuka.
“Tapi Pertamina tidak pernah secara transparan menjelaskan perolehan pajak tersebut. Sektor andalan ini justru membuat Bali semakin macet dengan padatnya kendaraan di jalanan,” imbuh politisi termuda di DPRD Bali itu. (adi)
Penjualan Honda Naik 19 Persen, Mobilio Masih Laku Segini Walau Tak Ada Penyegaran
HPM mencatat penjualan retail sebanyak 10.706 unit pada bulan Maret 2024. Ternyata, Honda Mobilio masih ada peminatnya walau tak ada penyegaran pada mobil itu sejak 2019.
