- ANTARA/Dhoni Setiawan
VIVAnews - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Djoko Suyanto, mengatakan ketidaksiapan dan ketidakdewasaan para kandidat dan pendukung dalam pelaksanaan Pemilukada telah memicu konflik dan anarkisme massa di berbagai daerah. Menurut Djoko, logika hukum belum tentu dapat memenuhi aspirasi yang berkembang di lapangan.
Hal inilah yang seringkali menjadi faktor penyebab timbulnya penolakan di beberapa daerah dan berujung pada terjadinya tindakan kekerasan dan anarki.
"Dalam beberapa kasus, dampak putusan hukum telah menjadi tantangan tersendiri pada implementasi di lapangan," ujar Djoko dalam Seminar Nasional Evaluasi Pemilukada di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu, 25 Januari 2012.
Djoko mengungkapkan bahwa implementasi di lapangan dalam pelaksanaan Pemilukada masih menunjukkan adanya fenomena yang merusak citra Pemilukada itu sendiri. Fenomena-fenomena itu seperti money politics, ketidaknetralan aparatur dan penyelenggara, kecurangan berupa pelanggaran kampanye dan penggelembungan suara, serta penyampaian pesan-pesan politik yang bernuansa sektarian yang berujung pada retaknya bingkai harmonisasi kehidupan masyarakat.
"Beliau-beliau yang di lapangan tidak begitu memahami bahwa money politics itu tidak benar. Ada juga pelanggaran-pelanggaran masa kampanye oleh kandidat atau pendukung kandidat," kata dia.
Kondisi seperti ini, kata Djoko, tentu memerlukan upaya dan langkah ekstra oleh aparat keamanan di dalam pengelolaannya. "Peran pembinaan, komunikasi, dan koordinasi antar aparat pemerintah dan antara pemerintah dengan tokoh-tokoh masyarakat, adat, agama, politisi, termasuk kalangan akademisi, selayaknya dapat terjalin dengan erat," katanya. (umi)