- ANTARA/Eni Muslihah
VIVAnews - Pemerintah Provinsi Bali mengimbau warga asal Bali yang bermukim di Desa Napal Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan, Lampung tidak terpancing dengan adanya bentrokan massa pada Selasa kemarin. Warga diminta tenang dan mempercayakan pemulihan keamanan pada aparat.
"Kerusuhan itu tak ada kaitannya dengan isu agama, ini murni karena tindak kriminal. Kami imbau agar warga Bali jangan menyikapi secara berlebihan," ujar Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Bali, Ketut Teneng, Rabu 25 Januari 2012.
Dia meminta warga asal Bali itu tak melakukan pengumpulan massa dan melakukan gerakan yang bisa memperkeruh keadaan. "Kita memang prihatin, tapi tak boleh mengekspresikan berlebihan," kata Teneng.
Sementara itu, lanjut Teneng, Gubernur Bali, Made Mangku Pastika langsung berkoordinasi dengan Gubernur dan Kapolda Lampung terkait bentrok massa itu. Menurutnya, ada tiga hal yang diharapkan Pastika dari Gubernur dan Kapolda Lampung.
Pertama, Pastika meminta kepada pemerintah setempat segera menyelesaikan persoalan tersebut secara hukum. "Jangan sampai dibiarkan, sehingga kerusuhan terus berulang," ujar dia.
Kedua, meminta seluruh masyarakat agar diberikan perlindungan maksimal. Ia meminta agar jangan sampai jatuh korban. "Pemberian perlindungan itu merupakan hal wajar sebagai kewajiban pemerintah."
Ketiga, agar bentrok massa itu tidak meluas ke desa lain. Karena, di beberapa desa di daerah itu, banyak warga Bali yang telah menetap di sana. "Kami meminta agar pemerintah dan aparat keamanan di Lampung berusaha maksimal untuk memenuhi ketiga hal itu," ungkap Teneng.
Kendati begitu, Teneng mengaku Pastika tak mau mengintervensi penyelesaian kasus tersebut. Pastika sadar jika wilayah itu otonom. Yang bisa dilakukan hanya berkoordinasi. "Karena itu wilayah Pemerintah Lampung, kami hanya bisa berkoordinasi. Selebihnya, kami percayakan kepada Pemerintah Lampung," imbuh Teneng.
Dalam waktu dekat, tutur dia, Gubernur Bali Made Mangku Pastika akan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP), Kapolda Bali, dan tokoh masyarakat lintas etnis, dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB).
"Kita tak ingin kasus itu merembet hingga ke Bali. Maka segera kita akan koordinasikan untuk mencari jalan keluar apa yang harus kita lakukan," kata dia. (eh)
5 Polisi di Kolaka Ditangkap karena Keroyok Warga hingga Babak Belur, Kapolres Minta Maaf
Di lokasi kejadian, 5 polisi tersebut berlagak preman dengan menodong senpi ke korban lalu menghajar secara membabi buta.
