- Antara/ Ampelsa
VIVAnews - Partai Aceh menyambut baik putusan akhir Mahkamah Konstitusi yang membolehkan Komisi Independen Pemilihan Aceh menunda pemilihan kepala daerah di Aceh. Menurut partai yang didirikan mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka itu, putusan itu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pilkada.
Juru Bicara Partai Aceh Fahrul Razi menyebutkan, putusan akhir MK atas gugatan Menteri Dalam Negeri itu merupakan langkah yang tepat agar terciptanya pilkada yang demokratis di Aceh. Partai yang mendaftarkan dr Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh itu jelas mendukung putusan itu.
“Kami memandang bahwa pilkada harus dijadikan sebagai pesta demokrasi bagi rakyat Aceh sebagai wujud kedaulatan rakyat Aceh,” ujarnya, Jumat 27 Januari 2012.
Mengenai jadwal pilkada yang selambat-lambatnya harus dilaksanakan pada 9 April, Fahrul mengatakan, partainya setuju jika pilkada digelar pada tanggal itu. Namun mereka menyerahkan penjadwalan pilkada itu kepada KIP Aceh.
“Kami akan melihat bagaimana nantinya setelah adanya jadwal dari KIP Aceh,” ujarnya.
Sebelumnya, kubu calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Irwandi Yusuf dan Muhyan, menyatakan menghormati putusan MK. Namun Juru Bicara Tim Suksesnya, Thamren Ananda, menyampaikan penundaan pilkada jangan terlalu lama.
“Secara kompromistis mungkin kami bisa menerima kalau digeser selama satu minggu sampai dua minggu, tetapi bila lebih dari itu mungkin kami akan mengajukan gugatan ke KIP Aceh,” kata Thamren yang juga aktif di Partai Rakyat Aceh itu.
Pilkada Aceh sendiri sebenarnya telah ditunda dari Desember 2011 ke 16 Februari 2012. Namun setelah MK memerintahkan pembukaan pendaftaran calon lagi, KIP menyatakan tak bisa menyelenggarakan pada 16 Februari. Putusan MK hari ini kemudian memberikan kewenangan pada KIP untuk menunda selambat-lambatnya sampai 9 April 2012. (umi)
Depok Jadi Tuan Rumah Pembukaan Pendaftaran PPK untuk Pilkada 2024
Kota Depok memiliki DPT terbesar.
