- VIVAnews/Edy Gustan
VIVAnews - Konflik pertambangan mencuat, terutama di Bima, Nusa Tenggara Barat. Diawali bentrok warga dan aparat di Pelabuhan Sape, yang menewaskan dua orang, hingga aksi pembakaran kantor Bupati, kantor KPU, dan pembebasan paksa para tahanan pada 26 Januari 2012 lalu.
Terkait soal itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengatakan siapapun yang melakukan usaha harus sesuai dengan hukum dan aturan main. "Kalau dia mendapatkan izin usaha apapun, izin usaha tambang, dengan benar tentu harus dihormati," kata dia dalam diskusi di kampus Universitas Kristen Indonesia (UKI), Cawang, Selasa 31 Januari 2012.
Usaha itu, dia menambahkan, nantinya harus membawa manfaat, bukan hanya untuk perusahaan, tapi juga bagi masyarakat.
Masalahnya, tak semua izin tambang didapat secara benar. "Di sisi lain kalau izin pengusaha itu didapat dengan cara tidak tepat, melawan hukum, ada indikasi korupsi, penegakan hukum harus dilakukan. Sebenarnya, aturan main kita sudah cukup jelas," tambah Denny.
Untuk itulah, kebijakan yang terkait dengan perizinan harus di-review dengan hati-hati. "Ada satu data yang dikeluarkan oleh Dirjen Minerba, sempat juga melakukan konsultasi ke kami, di Kemenkumham, bahwa ada lebih kurang empat ribu izin usaha penambangan yang unclear dan unclean, sehingga kemudian perlu dilakukan audit terhadap izin-izin itu," kata dia.
Izin tambang itu ada yang baik dan harus dijamin pelaksanaannya sesuai dengan aturan hukum. "Tapi tidak menutup kemungkinan ada pula yang problematik, yang biasanya akan sangat terkait dengan biaya-biaya politik pilkada," kata Denny.
Ia mencontohkan kasus di Kalimantan Selatan, tempat kelahirannya. "Ada pulau di sana yang kecil, yang sebelumnya tidak ada izin usaha, tapi menjelang pemilihan gubernur saat itu tiba-tiba muncul lima izin usaha pertambangan batu bara," kata dia.
Denny menjelaskan, prosedur izin pertambangan bisa ditelusuri apakah sesuai mekanisme atau tidak. "Tentu di satu sisi investor butuh kepastian hukum untuk usaha tapi kita juga harus memastikan penegakan hukum kita juga berjalan."
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengatakan saat ini banyak sekali izin tambang yang dikeluarkan oleh kepala daerah. Namun, mereka tidak melakukan konsultasi dengan Kementerian ESDM. "Giliran ribut, yang salah menteri ESDM atau Dirjen Minerba," katanya. (kd)
Tidak Fokus Berkendara, Pengendara Motor Tabrak BMW Seri 5
Baru-baru ini, beredar video viral menunjukkan peristiwa kecelakaan pengendara motor menabrak mobil BMW Seri 5 yang sedang ingin menyeberang dari sisi kanan jalan ke arah
