- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Tamsil Linrung tidak keberatan jika Wa Ode Nurhayati melaporkan pimpinan Banggar ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus proyek kawasan transmigrasi.
Menurut dia, pimpinan Banggar sudah pernah dilaporkan terkait kasus itu. "Laporan itu sudah pernah ada yang menyampaikan. Itu sudah dikonfirmasi ke kami oleh KPK dan sudah clear," kata Tamsil di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 31 Januari 2012.
"Tapi silakan kalau kami dilaporkan lagi, tidak ada masalah, kita dipanggil KPK lagi juga nggak ada masalah."
Sebelumnya, pengacara Nurhayati, Wa Ode Nur Zainab menuding banyak anggota dan pimpinan Banggar yang terlibat dalam proyek kawasan transmigrasi senilai Rp500 miliar. Menurut dia, kejanggalan proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) terlihat dari keputusan Badan Anggaran yang berbeda dengan hasil sejumlah rapat sebelumnya.
Menanggapi tudingan ini, Tamsil mengatakan bahwa dana alokasi PPID ini memang tidak dialokasikan sejak awal. "Dana PPID dialokasikan karena karena adanya optimalisasi. Jadi ketika ada di nota keuangan yang disampaikan oleh presiden belum masuk, tapi ketika kita melakukan kajian ternyata ada peningkatan pengajuan pendapatan negara, baik dari dirjen pajak, maupun pendapatan negara bukan pajak," ujar Tamsil.
Dari hasil kajian itu pula, tambah Tamsil, muncul rekomendasi pembuatan sebuah program. Di situlah, Tamsil mengatakan, terjadi perdebatan supaya pemerintah masuk dalam dana alokasi khusus (DAK).
"Sedangkan daerah itu kesulitan DAK untuk dana pendampingan. Karena harus ada pendampingan 10 persen. Sehingga daerah tidak sanggup meyediakan dana pendampingan, khususnya untuk daerah yang baru mekar," kata dia.
Oleh karena itu, kata Tamsil daerah tersebut didorong dengan menggunakan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah sehingga tidak perlu ada dana pendampingan. Tamsil juga mengatakan bahwa ada manipulasi dalam dana percepatan pembangunan ini.
"Kalau lobi-lobi itu di mana saja, adanya manipulasi terhadap adanya alokasi anggaran ini. Itu seolah-olah bersumber dari kami. Padahal itu tidak benar," kata dia.
Tamsil juga membeberkan, bahwa pernah terjadi manipulasi anggaran sebelumnya. "Pernah terjadi, karena pernah PPID itu cuma anggarannya cuma Rp6 triliun tiba-tiba yang beredar Rp8 triliun. Jadi ada orang yang menambahkan," kata dia. "Ada kemungkinan dana yang dialokasikan banggar tidak sebesar itu, tapi di luar beredar yang lebih besar," kata dia.
Sementara mengenai tudingan Wa Ode Nurhayati mengenai pimpinan Banggar yang menerima fee atas proyek ini, Tamsil pun membantah. "Silakan buktikan," kata dia.
Namun, Tamsil tak membantah jika dirinya pernah bertemu dengan pengusaha yang pernah diperiksa terkait kasus ini, Haris Surahman. "Haris kita terima karena dia melapor bahwa dia ada yang mengambil uang dari dia. Dia menyampaikan pengaduan," kata dia.
"Haris melaporkan bahwa dia mendapatkan ada orang yang menawarkan ke dia, bahwa anggaran lebih dari Rp8 triliun, padahal itu cuma ada Rp6 triliun, kemudian meminta fee dari dia," kata Tamsil.
Jika Wa Ode terus menerus menyebut pimpinan Banggar menerima fee, kata Tamsil, maka akan dilaporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik. "Kalau dia terus menerus menyebut itu, bisa jadi ada yang melaporkannya itu sebagai pencemaran nama baik. Tapi kalau hanya diungkapkan, tapi kalau dia melaporkan langsung ke KPK silakan, jangan dipublikasi terus menerus, silakan langsung lapor," kata dia.
Sebelumnya, KPK telah memeriksa empat pimpinan Banggar yaitu, Olly Dondokambey, Mekeng, Tamsil Linrung dan Mirwan Amir. (umi)
Pemerintah Harus Antisipasi Kebijakan Ekonomi-Politik Imbas Perang Iran-Israel
Serangan mengejutkan dari Iran sebagai balasan terhadap Israel yang menyerang pangkalan militer Iran di Damaskus, Suriah, membuat dunia terkejut sekaligus meningkatkan es
