- ANTARA/Widodo S. Jusuf
VIVAnews - Mengemukanya masalah perburuhan dan sengketa upah buruh di beberapa daerah, membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara.
Presiden meminta pemerintah kabupaten/kota serius menangani masalah perburuhan. Pemerintah ditingkat itu dinilainya sebagai ujung tombak untuk mengatasi gejolak yang muncul di daerah.
"Saya sungguh berharap kabupaten dan kota itu mengambil tanggung jawab penuh untuk mengelola, mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang muncul di kabupaten dan kotanya masing-masing," kata Yudhoyono dalam keterangan persnya di halaman kantor presiden, Jakarta, Rabu 1 Februari 2012.
Menurut dia, Dewan Pengupahan Daerah juga harus bekerja secara efektif. Sesuai fungsinya, dewan pengupahan diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menetapkan upah minimum kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Di dalam dewan pengupahan ada perwakilan para pekerja yaitu, serikat pekerja, ada representasi dari dunia usaha atau perusahaan yang dalam hal ini jajaran apindo dan ada pemerintah daerah yang justru memiliki peran yang penting.
"Menyangkut seberapa layak, seberapa tepat upah pekerja di sebuah kabupaten dan kota, dewan inilah yang paling mengetahui," kata dia.
Dia mengingatkan, dewan pengupahan harus paham dengan beberapa hal seperti biaya hidup yang ada di wilayah itu. Dengan demikian, maka ketika merumuskan upah minimal sudah dikaitkan dengan biaya hidup yang ada di daerah terkait. Sekaligus tentu dipertimbangkan kemampuan dari perusahanaan-perusahaan yang juga ada di daerah itu.
"Pendek kata, saya sangat berharap tripartit pada tingkat kabupaten dan kota, dewan pengupahan, bisa bekerja sebaik-baiknyanya. Jangan simpan masalah dan jangan mengalirkan masalah ke ruang lain."
Sebelumnya, ribuan buruh di Bekasi melakukan aksi unjuk rasa dengan memblokir jalan tol Jakarta-Cikampek. Aksi ini adalah buntut dari sengketa upah buruh. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung memenangkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bekasi. Dalam amar putusan, Majelis Hakim memerintahkan agar Gubernur Jawa Barat merevisi SK UMK tahun 2012. Upah buruh batal naik 30 persen menjadi Rp1.491.000.
Demo besar-besaran pun dilakukan. Ratusan ribu buruh turun ke jalan. Peserta demo buruh tidak hanya berasal dari karyawan-karyawan perusahaan dari tujuh kawasan industri di Kabupaten Bekasi. Buruh-buruh yang bekerja di perusahaan di luar kawasan industri juga turun ke jalan sebagai bentuk solidaritas mereka sesama buruh.
Hal yang sama juga terjadi di Tangerang. Ratusan ribu buruh di Tangerang Raya juga mengancam akan melakukan aksi besar-besaran jika dalam pertemuan antara buruh Tangerang dengan Apindo yang difasilitasi Menakertrans Muhaimin Iskandar, sore ini tidak menemui kata sepakat. Ancaman mereka juga didasari oleh upah minimum buruh di Tangerang. Baca selengkapnya di tautan ini. (umi)
Viral Seorang Remaja Jalan Puluhan Ribu Langkah demi Datang ke Masjid untuk Hal Ini
Belum lama ini viral mengenai seorang remaja berusia 14 tahun dari Amerika Serikat yang berjalan selama 3 jam dan menempuh 35.000 langkah menuju masjid untuk hal ini
