- ANTARA/Yudhi Mahatma
VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya turun tangan dalam kasus renovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR. Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR, Siswono Yudhohusodo menyatakan telah ada tiga penyidik KPK yang turun secara langsung untuk melakukan penyelidikan.
KPK melihat dalam kasus renovasi ruang Banggar DPR terdapat indikasi pengelembungan dana (mark-up) renovasi. "KPK kirim surat secara resmi dan telah mengirim tiga orang di DPR untuk menindak lanjuti kasus Banggar," kata Siswono, di Jakarta, Rabu 8 Februari 2012.
Selain indikasi penggelembungan dana, BK DPR juga menilai renovasi ruang Banggar DPR ini juga terindikasi mengandung penyimpangan prosedur, proses dan etika dalam renovasi Banggar.
Menurut Siswono penyimpangan prosedur dan pengadaan properti ruang Banggar akan ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan (BK) DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP). Sementara dugaan mark up ditindaklanjuti oleh KPK.
"Untuk permasalahan kode etik, indikasi yang terlihat adalah adanya pembiaran dari anggota dewan akan pengadaan barang mewah. Dalam hal ini ya BURT," kata dia.
Seperti diketahui, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) diketuai oleh Marzuki Ali, yang juga menjabat sebagai Ketua DPR. Saat disinggung, apakah berarti Marzuki Ali melakukan pelanggaran kode etik? Siswono menjawab, "Ya sudah begitu, yang jelas indikasi pelanggaran etika ada."
Ketika dimintai konfirmasi, Marzuki Ali membantah adanya pelanggaran kode etik yang dilakukannya. Marzuki menegaskan dirinya tidak melakukan pembiaran terhadap membengkaknya dana renovasi itu. Bahkan, lanjutnya, BURT telah bekerja sama dengan BPKP untuk menjadi dasar pijakan BURT.
"BURT itu isinya orang-orang politik, tidak ada yang tahu urusan toilet, pembangunan gedung dan sebagainya itu. Semua itu urusan pengguna anggaran, Sekjen," kata dia.
Menurutnya kelalaian yang terjadi dalam proyek renovasi ini dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR. "Yang kita urusi adalah realokasi anggaran, dan yang tahu barang-barang itu mewah atau tidak adalah Sekjen," kata Marzuki.
Dengan mencuatnya kasus ini, Marzuki justru berpendapat bahwa BURT ditiadakan saja, karena BURT terdiri dari orang-orang politik yang tak mengetahui mengenai anggaran negara. "BURT seharusnya dibebankan kepada pemerintah, sebagai pengguna anggaran. Sudah bubarkan saja BURT," kata Marzuki.
Ten Hag Ungkap Pemain Ini Bakal Bawa Kesuksesan untuk MU
Manajer Manchester United, Erik Ten Hag masih percaya dengan Casemiro, meski sang pemain dinilai sudah mengalamai penurunan performa.
