- VIVAnews/Adri Irianto
VIVAnews -- Menteri Keuangan, Agus Martowardojo menegaskan bahwa 24 ribu pegawainya secara rutin selalu melaporkan harta kekayaan yang mereka miliki.
"Sekarang ini saya bisa katakan 24.000 dari keseluruhan pegawai di Kementerian Keuangan kami minta laporan kekayaan mereka. Dulu masih 7.000 pegawai, sekarang sudah 24.000," ujar Agus di Sidang Pengujian UU Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Kamis, 9 Februari 2012.
Kementerian Keuangan juga sudah mewajibkan setiap pegawainya yang akan naik jabatan untuk melaporkan kekayaan masing-masing."Itu sudah cukup lama kami lakukan. Bahwa setiap PNS yang akan naik jabatan harus kami periksa laporan kekayaannya," kata Agus.
Mantan Direktur Utama Bank Mandiri itu berharap PPATK segera menyampaikan ke Kementerian Keuangan jika ditemukan indikasi rekening gendut pegawainya. "Kalau ada informasi dari PPATK sampaikan kepada kami. Kalau ada laporan dari masyarakat laporkan melalui sistem informasi yang sudah kami bangun," tutur Agus.
Rekening Gendut
Ketua PPATK, Muhammad Yusuf, mengatakan selama 2003-2012 terdapat 630 "rekening gendut" pegawai negeri sipil. Jumlah rekening yang mencurigakan ini, menurut Yusuf, bervariasi sehingga ia tak menyebutkan angka secara signifikan, ada yang berkisar dari Rp50 juta hingga Rp1 miliar atau Rp2 miliar.
Salah satu kementerian yang menurutnya terdapat jumlah PNS pemilik rekening mencurigakan terbanyak adalah Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak serta Bea dan Cukai.
"Kemenkeu khususnya Pajak serta Bea dan Cukai, sementara lainnya variatif. Kami minta aparat penegak hukum untuk lebih serius lagi, khususnya menindaklanjuti temuan PPATK yang berhubungan dengan pemasukan uang negara, seperti pajak dan bea cukai," tuturnya dalam jumpa pers di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta, Rabu, 8 Februari 2012 kemarin.
Dari 630 data ini, lanjut Yusuf, kebanyakan berusia 30 tahun hingga 40 tahun. Namun, ia tak ingin menjelaskan lebih rinci dari golongan mana saja para PNS tersebut.
Sebuah rekening PNS dinyatakan melanggar jika tidak sesuai dengan gaji yang ditetapkan pada golongannya dan jika terdapat transaksi melebihi Rp10 juta.
"Transaksi yang dicurigai, misalnya seorang pegawai negeri gaji Rp10 juta, tapi transaksi di perbankannya Rp 30 juta, Rp50 juta, dan sebagainya sampai miliaran rupiah. Itu sudah mencurigakan," jelas Yusuf. (ren)
Tak Bisa Penuhi Kebutuhan Harian, Sayuran dan Buah Ini Sangat Rendah Protein
Protein merupakan salah satu nutrisi paling penting untuk tubuh. Protein bermanfaat untuk pembentukan otot, meningkatkan kekebalan tubuh hingga produksi kolagen.
