- Sekretariat Negara
VIVAnews - Meski pro kontra seputar pembelian pesawat kepresidenan masih menjadi perdebatan, rupanya pemerintah telah melunasi harga badan pesawat dan telah diserahterimakan pada 21 Januari 2012.
Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Lambock V. Nahattands mengatakan sampai Januari 2012, pemerintah telah melunasi harga badan pesawat Boeing Business Jet 2 Green Aircraft US$58,6 juta atau Rp525,9 miliar. Jika ditambah biaya administrasi, harga pembelian itu menjadi Rp526,143 miliar.
Pembayaran dilakukan dalam tiga tahap berdasar kontrak tahun jamak yang dikeluarkan Menteri Keuangan pada 21 Desember 2010, bernomor S-566/MK.2/2010. "Pembayaran tahap pertama dilakukan tahun 2010," kata Lambock di Setneg, Jakarta, Kamis 9 Februari 2012.
Lambock mengungkapkan, dalam pengadaan pesawat kepresidenan itu, Sekretariat Negara telah membentuk tim yang bertugas menyusun spesifikasi teknis beserta anggarannya sesuai standar pengamanan VVIP. Tim terdiri atas unsur Sekretariat Negara, Sekretaris Militer Presiden, Mabes TNI AU dan Paspampres, serta PT Garuda Indonesia.
Mengapa Boeing?
Keputusan pemerintah membeli pesawat jenis Goeing, ungkap Lambock, dikarenakan jenis pesawat ini menguntungkan ditinjau dari operasional dan perawatan.
Dari segi operasional, pemerintah menganggap para pilot di dalam negeri, termasuk pilot TNI AU, lebih siap dan mengenal pesawat jenis Boeing. Sementara dari segi perawatan, lebih banyak dan siap serta memiliki kapabilitas yang memadai dibanding untuk perawatan pesawat merek lain.
"Pesawat Boeing telah banyak digunakan untuk penerbangan VVIP negara-negara di dunia," katanya.
Kriteria dan spesifikasi pesawat kepresidenan yang dibuat pemerintah adalah mampu terbang jauh sekitar 10-12 jam, mampu mendarat di bandara kecil, memuat kapasitas rombongan presiden yang berjumlah sekitar 70 orang.
Kriteria lain adalah memiliki peralatan navigasi, komunikasi, cabin insulation dan inflight entertainment yang khusus. (kd)
Pemprov: Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Bisa Ajukan Keberatan
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Budi Awaludin mempersilakan warga untuk mengajukan keberatan jika terkena penonaktifan NIK.
