- Eric Ireng
VIVAnews - Melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) No.27/2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS), pemerintah pusat akhirnya menyetujui hasil pungutan roda dua di Jembatan Suramadu akan diserahkan ke daerah.
Sebelumnya, tuntutan terus terjadi, pemerintah daerah di Jatim minta dilibatkan dalam pembangunan Kawasan Kaki Suramadu Sisi Surabaya (KKJSS) dan Kawasan Kaki Suramadu Sisi Madura (KKJSM).
"Pendapatan tol Jembatan Suramadu untuk sepeda motor akan diberikan kepada enam daerah," kata Kepala Badan Pelaksana BPWS, Mohamad Irian, usai mengikuti rapat terbatas dengan Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umur, dan Gubernur Jatim, Jumat, 10 Februari 2012.
Irian mengungkapkan, enam wilayah yang akan memperoleh bagian dari hasil pungutan roda dua itu meliputi Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, Sampang, Sumenep, Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jatim.
Namun, realisasi bagi hasil tol Jembatan Suramadu harus menunggu terbentuknya instrumen pendukung pembentukan Badan Layanan Umum BPWS. Termasuk di dalamnya, menghitung persentase bagi hasil bagi enam daerah yang memerlukan payung hukum.
"Teknis persentase bagi hasil akan diatur oleh gubernur Jatim dalam bentuk Pergub," jelasnya.
Disebutkan, pendapatan tol Suramadu selama 2011 tercatat sekitar Rp160 miliar. Rinciannya, Rp130 miliar berasal dari retribusi kendaraan roda empat dan Rp30 miliar dari kendaraan roda dua.
"Dalam setahun, estimasi kendaraan roda dua yang melintasi Suramadu sekitar 100 ribu unit dan biaya retribusi Rp3 ribu sekali jalan," terangnya. (art)
Hubungan dengan Rizky Nazar Diduga Retak Lantaran Orang Ketiga, Instagram Syifa Hadju Diserbu
Sejak kabar itu viral, banyak warganet yang memberi perhatian kepada Syifa Hadju. Mereka ramai-ramai memenuhi kolom komentar.
