- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Ketua Umum DPP Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab menyatakan, peristiwa penghadangan terhadap delegasi pimpinan FPI Pusat di Palangkaraya maupun Kuala Kapuas di Kalimantan Tengah, bukan dilakukan oleh masyarakat Dayak. Baik yang muslim maupun non muslim.
Dia menilai tindakan itu dilakukan sekelompok preman bayaran Gubernur Kalteng Teras Narang, dan dibiarkan oleh Kapolda Kalteng Brigjen Pol Damianus Zaky.
"Sekali lagi bohong kalau Gubernur Kalteng tidak tahu menahu dan tidak terlibat dan bohong kalau Kapolda Kalteng tidak tahu menahu dan tidak terlibat," kata Rizieq berapi-api di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin 13 Februari 2012.
Oleh karena itu, Rizieq menuntut kepolisian untuk memproses secara hukum Gubernur Kalteng beserta para penggerak massa atau yang mereka sebut operator lapangan seperti Yanseb Binti, Lukas Tingkes, Sabran dan lainnya.
"Laporannya pengrusakan secara bersama-sama, pasalnya pasal 170 dan kedua pasal perampasan kemerdekaan pasal 333. Kemudian yang ketiga perbuatan tidak menyenangkan, pasal 335 dan yang keempat adalah perencanaan pembunuhan, pasal 340," terangnya.
Tidak tanggung-tanggung mereka juga meminta Kapalori Jenderal Polisi Timur Pradopo untuk mencopot Kapolda Kalteng. "Kami datang ke sini untuk menuntut bapak Kapolri untuk segera mencopot Kapolda Kalteng Brigjen Pol Damianus Zacky," ucapnya.
Dia lantas menepis telah terjadi gesekan horizontal antara FPI dengan masyarakat. Yang ada, lanjutnya, para pejabat korup di Kalteng khawatir borok mereka dibongkar FPI.
"Mereka mengatasnamakan Dayak padahal masyarakat Dayak adalah masyarakat yang baik, santun dan ramah dan masyarakat yang tidak tahu menahu keadaan semacam ini. Itu yang kita serukan kepada masyarakat Dayak agar tetap bersatu," katanya.
Salah satu tokoh Dayak, yang juga Anggota DPRD Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah Budiardi yang turut datang ke Bareskrim Mabes Polri mendukung pernyataan Rizieq.
Bahkan dia mengatakan, masyarakat Dayak justru menginginkan terbentuknya organisasi FPI di tengah-tengah mereka.
"Kami tetap akan membuat FPI di Kalteng terutama di Seruyan, Kobar. Kami meminta kepada Habieb Rizieq untuk membentuk FPI disana," ujarnya.
Baca kronologis penolakan delegasi FPI di Kalteng tautan ini.
Sementara, hingga saat ini, Gubernur Kalimantan Tengah, Teras Narang, belum bisa dikonfirmasi terkait insiden ini. Saat dihubungi VIVAnews.com melalui telepon, belum dijawab. Begitu juga pesan pendek yang dikirim, belum dibalasnya. (eh)
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto sebut 3,2 Juta Orang Indonesia Main Judi Online
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menggelar rapat koordinasi pembentukan satuan tugas (satgas) judi online bersama beberapa kementerian/lembaga pada Selasa, 23 April 2024.
