- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Front Pembela Islam (FPI) menyatakan aksi penolakan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tidak dilakukan oleh masyarakat Dayak. Aksi penolakan itu dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung-jawab.
"Itu yang menolak preman, bukan Dayak," ujar Ketua Bidang Dakwah dan Hubungan Lintas Agama FPI, Al Habib Muhsin Ahmad Alattas, saat audiensi dengan Komisi III DPR di Jakarta, Rabu 15 Februari 2012.
"Masyarakat Kalimantan Tengah, Palangkaraya, minta kami untuk deklarasi. Kenapa kok mengatasnamakan Dayak."
Tak hanya dihadang di Bandara Cilik Riwut. Muhsin mengaku delegasi FPI juga menerima ancaman pembunuhan. "Dengan yel-yel mereka mengancam akan membunuh. Kalau tidak percaya, tanya Pak Akbar Faizal [anggota DPR] yang ada di lapangan," ujar dia. Akbar Faizal juga berada dalam pesawat Sriwijaya Air yang dikepung massa.
Muhsin mengaku, pada awalnya niat kedatangan delegasi FPI ke Palangkaraya pada Sabtu 11 Februari 2012 itu untuk deklarasi pembukaan cabang dan peringatan maulid nabi. Namun, karena ada penentangan, FPI membatalkan deklarasi itu. Sehingga kedatangan mereka hanya dimaksudkan untuk peringatan maulid nabi saja.
"Kesepakatannya bahwa tidak ada pelantikan, tapi maulid nabi boleh. Tapi ternyata maulid pun tidak berhasil karena dicegat dengan mandau dan tombak. Yang berhasil masuk ke bandara itu ada sekitar ratusan di luar bandara ada ribuan," ujar Muhsin. "Ada Kasat Lantas yang naik ke pesawat, menyarankan kami supaya jangan turun."
FPI sudah melaporkan peristiwa itu ke Mabes Polri. Mereka bertekad akan melakukan segala upaya agar kasus ini ditindaklanjuti oleh aparat. "Kami datangi semua lembaga negara supaya ini cepat diproses oleh pemerintah. Ini bukti kami serius dan ini akan kami kawal," kata Muhsin.
Terkait kasus ini, Wakil Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsuddin, mengatakan akan mempelajarinya terlebih dulu. Komisi III akan berkoordinasi dengan aparat dan pemerintah Kalteng untuk mengusut masalah ini. "Ini akan kami lihat bagaimana dokumen-dokumen dia. Kok bisa begini," ujar Aziz.
Rencananya, minggu depan masalah ini akan dibahas lebih lanjut. "Nanti dibawa ke rapat pleno komisi dulu," kata politisi Partai Golkar ini.
Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Surya Paloh: Permasalahan Pemilu Sudah Selesai
Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh bersyukur Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 kini telah selesai. Meskipun, dalam prosesnya penuh dengan dinamika baik suka maupun duka.
