- Antara/ M Agung Rajasa
VIVAnews - Markas Besar Polri menunggu laporan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Komnas HAM atas adanya kasus salah tangkap polisi di Jember, Jawa Timur. Polri masih menunggu laporan sebelum mengambil langkah-langkah hukum.
"Kami belum tahu, apakah ada unsur pidana yang dilakukan anggota atau tidak," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Saud Usman Nasution di Mabes Polri, Jakarta, Jumat 17 Februari 2012.
Menurut Saud, Mabes Polri akan memantau kasus itu. Melalui tim pengawas internal kepolisian, Mabes Polri akan memeriksa anggota yang diduga melakukan kesalahan itu. "Apakah benar seperti itu, apakah ada buktinya. Kalau memang ada pelanggaran anggota, kami akan memproses," kata Saud.
Tapi Saud membenarkan sudah adanya pemberian sanksi dari Polres Jember kepada anggota yang diduga melakukan pelanggaran. Meski demikian, Saud belum bisa menyebut adanya pelanggaran karena Mabes Polri masih akan turun ke lapangan untuk memeriksa langsung.
"Kami kroscek di lapangan nanti apakah langkah-langkah tindakan disiplin yang diambil Polres atau Polda ini sudah cukup, atau masih ada perbuatan pidana lain yang masih bisa dipidanakan, nanti kita lihat dulu," kata mantan Kepala Densus 88 Anti-Teror ini.
Polres Jember diduga salah menangkap orang. Rahmatullah yang diduga telah merampok dibekuk polisi. Polisi kemudian menyita motornya padahal motor miliknya pribadi. Polres Jember telah menjatuhkan hukuman displin terhadap dua anggotanya. (eh)
DPP Berani Ungkap Indonesia sedang Dilanda Krisis Paling Berbahaya
Ketua DPP BERANI, Lorens Manuputty menyoroti tiga krisis yang terjadi di Indonesia saat pelantikan tersebut. Menurut dia, Indonesia saat ini sedang mengalami krisis yang
