- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Wakil Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Tamsil Linrung, membantah keras bahwa dalam pertemuan dengan Dirjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi(P2MKT), Djoko Sidiq Pramono di Hotel Crowne beberapa waktu lalu, dia berjanji menambah anggaran transmigrasi.
Menurut politisi PKS ini, pertemuan dengan Djoko Sidiq di Hotel Crowne hanya membicarakan program Kementerian belaka. Program yang dibicarakan itu antara lain soal pembangunan daerah transmigrasi dan kebutuhan anggarannya.
Menurut Tamsil program dan kebutuhan anggaran itu sebaiknya segera diajukan. Tapi dia memastikan bahwa saat itu sama sekali tidak menjanjikan apapun, apalagi menambah anggaran.
"Kami membicarakan tentang anggaran dari kementerian yang tidak pernah direalisasikan. Saya katakan coba saja ajukan, nanti kami akan dengar," kata Tamsil di DPR RI, Jakarta, Selasa 28 Februari 2012.
Tamsil membantah bahwa dalam pertemuan itu juga menyinggung soal fee bila anggaran yang diajukan itu akhirnya disetujui. "Tidak ada pembicaraan fee. Kami bicara yang normatif tentang keperluan anggaran itu," kata Tamsil.
Tamsil mengaku mengenal mantan staf Asisten Menakertrans Ali Mudhori. Perkenalan dengan Ali Mudhori hanya dalam beberapa kali pertemuan dengan Iskandar Pasojo 'Acos', asisten Tamsil. Tamsil mengakui Acoz memang sahabat lamanya sejak aktif kegiatan mahasiswa.
"Ali Mudhori ketemu saya cuma dua kali, itu pun spontan saja. Saat pertemuan di crowne itu, dia ada," kata Tamsil.
Pernyataan Tamsil ini disampaikan untuk membantah kesaksian Ali Mudhori semalam, Senin 27 Februari 2012, di Pengadilan Tipikor. Ali Mudhori adalah mantan staf asistensi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar. Ali menjadi saksi untuk terdakwa kasus suap alokasi dana PPID Transmigrasi Kemenakertrans, Dadong Irbarelawan.
Soal anggaran itu, "Tamsil berjanji akan mengupayakan dengan teman-teman di Badan Anggaran," ujar Alie. (Baca selengkapnya kesaksian Ali di sini)
Tamsil membantah, sebab menurutnya, anggaran yang disetujui dan diberikan harus berdasarkan prosedur dan sudah ada mekanisme yang baku. "Kalau ingin anggaran, itu ada prosedurnya," kata Tamsil.
Lagipula, kata Tamsil, dari anggaran yang diajukan Kemenakertrans sebesar Rp998 miliar untuk program itu, yang disetujui oleh DPR hanya sekitar Rp500 miliar. "Karena anggaran tersedia kan terbatas," kata Tamsil.
Cari Honda Brio Bekas? Ini Daftar Harga dan Pajak Tahunannya
Honda Brio yang namanya berasal dari bahasa Italia yang berarti vivacity atau verve, pertama kali diluncurkan pada tahun 2011 sebagai city car, untuk pasar Asia Tenggara.
