DW Dimutasi ke Layanan Pajak

Rumah Dhana Widyatmika (DW) di Cipinang Melayu, Jakarta Timur
Sumber :
  • VIVAnews/ Nur Eka Sukmawati

VIVAnews - Sejak kabar kasus rekening PNS gendut menyebutkan nama tersangka Dhana Widyatmika (DW), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta langsung melakukan beberapa langkah.

Menurut Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Pemprov DKI Jakarta, Budi Utomo, pihaknya sudah mengumpulkan data dan informasi yang bersangkutan. Kemudian, koordinasi pun langsung dilakukan dengan atasan DW langsung.

"Hasil dari koordinasi itu kami sampaikan bahwa dalam rangka proses, apabila yang bersangkutan bersalah, ada bukti tersangka dan penahanan, maka secara administrasi kepegawaian maka akan diproses," kata Budi Utomo dalam jumpa pers di kantor Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta di Jakarta Pusat, Selasa, 28 Februari 2012.

Budi mengatakan, Pemprov DKI mengedepankan azas praduga tak bersalah. Sembari menunggu penetapan resmi dari penegak hukum, pihaknya telah memutuskan bahwa DW akan dimutasi demi pengawasan yang lebih ketat.

"Kami sudah ambil langkah yang bersangkutan akan ditarik ke Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, dimutasi. Tujuannya agar lebih mudah memonitor, dan tidak berhubungan dengan wajib pajak," ujarnya.

Kemudian, Budi menegaskan, pemberhentian DW sebagai PNS akan dilakukan setelah ada keputusan hukum yang in kracht. "Besok akan dilayangkan surat, lusa diharapkan DW sudah bisa dimutasi ke DPP," ungkapnya.

DW mengulang kembali kisah eks pegawai Direktorat Jenderal yang menghebohkan, Gayus Tambunan. Ia dijadikan tersangka karena karena transaksi yang dimilikinya tidak sesuai profilnya sebagai pegawai negeri.

Dalam kasus ini, Kejaksaan juga telah menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen, uang rupiah, dolar, mobil, logam mulia emas, dan surat-surat berharga. Kejaksaan juga sudah menyita bukti lainnya seperti barang elektronik komputer, telepon selular, dan flashdisk. Kejaksaan juga sudah memblokir rekening-rekening DW di sejumlah bank.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Noor Rachmad mengatakan dugaan kasus korupsi yang melibatkan DW diketahui sejak tahun 2002. (eh)

KPK Siap Dampingi Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran dari Potensi Korupsi
Jalan Juanda di Kota Depok.

Depok Jadi Tuan Rumah Pembukaan Pendaftaran PPK untuk Pilkada 2024

Kota Depok memiliki DPT terbesar.

img_title
VIVA.co.id
24 April 2024