- Antara/ Marcelinus Kelen
VIVAnews - Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua hingga hari ini belum jelas. Sejumlah kalangan sudah khawatir, mulurnya agenda lima tahunan ini berpotensi konflik.
"Proses Pemilukada Gubernur yang sampai kini belum jelas jadwalnya, sangat rawan, dan semakin lama tertunda semakin banyak masalah," ujar Charles Simare-mare, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, di Jayapura, Kamis 1 Maret 2012.
Lanjutnya, ketidakjelasan jadwal proses Pemilukada Gubernur, akan semakin memunculnya ketidakpastian di Papua dan ini tentu sangat mengganggu proses pembangunan. Ketidakjelasan jadwal pelaksanaan Pilgub ini dinilai Charles akibat tidak seriusnya penjabat Gubernur Papua Syamsul Rivai, untuk mendorong terlaksananya Pilgub.
"Sudah 7 Bulan menjabat caretaker, tapi belum ada tanda-tanda penetapan jadwal Pilgub. Ini menunjukan penjabat gubernur tidak serius mendorong proses Pemilukada gubernur segera bisa dilaksanakan. Padahal dia ditugaskan Mendagri untuk menyelenggarakan Pilgub secepatnya.:
Ironinya, penjabat gubernur kerap tak ada di Papua untuk melaksanakan tugasnya. Ia lebih banyak di luar Papua, dan mengurusi yang bukan tugasnya, sesuai yang diamanatkan Menteri Dalam Negeri. "Penjabat Gubernur selalu keluar Papua, dan mengurusi hal yang tak penting seperti meresmikan asrama Papua di luar Papua. Tugas sebenarnya yakni mempercepat Pilkada tak penah dilakukan," ujarnya.
Bahkan, dalam lawatannya ke luar Papua, Penjabat Gubernur tak pernah berkoordinasi dengan DPR Papua. "Sebentar ke sana ke mari tanpa pernah ada koordinasi. Semestinya Penjabat Gubernur memiliki hati nurani menuntaskan proses Pemilukada agar jangan timbul banyak masalah," katanya.
Ketua Komisi A DPRD Papua, Ruben Magay, menilai molornya pelaksanaan Pilgub Papua yang berpotensi menciptakan konflik, merupakan tanggung jawab penjabat Gubernur Papua Syamsul Rifai. "Penjabat Gubernur ditugaskan Mendagri kan untuk melaksanakan Pemilukada, jadi kalau sampai tertunda terus menerus, dia yang mesti bertanggung jawab,’’ kata dia.
Perang Suku
Menurut Ruben, pernyataan Penjabat Gubernur bahwa jika Pilkada digelar secepatnya bisa memicu terjadinya perang suku, sangat tidak beralasan. "Dasar apa penjabat mengeluarkan penyataan, bila pilkada dilaksanakan secepatnya akan memicu konflik. Mestinya terbalik, jika Pilkada molor maka pembangunan terhambat dan akan berpontensi terjadi konflik."
Alasan yang kerap diutarakan penjabat Gubernur kepada Pemerintah Pusat, sambung Ruben adalah, Peraturan daerah khusus (Perdasus) mengenai ketentuan calon gubernur dan wakilnya harus orang asli Papua dianggap sebagai ancaman terjadinya perang suku.
"Pilkada kabupaten dengan Gubernur kan berbeda, jadi tidak relevan dijadi dibanding-bandingkan. Dan tidak akan ada ancaman perang suku dalam pilkada Gubernur, seperti yang didengung-dengungkan penjabat Gubernur," kata Ruben. (ren)
Lupakan Kekalahan dari Qatar, Timnas Indonesia U-23 Harus Fokus Benamkan Australia
Timnas Indonesia U-23 diminta melupakan kekalahan saat melawan Timnas Qatar U-23. Garuda Muda takluk 0-2 dari tuan rumah di Jassim Bin Hamad Stadium, Senin 16 April 2024.
