- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Kehadiran penyidik non Polri dan Kejaksaan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai rawan gugatan.
Sebab, penyidik yang direkrut dari internal KPK berasal dari seluruh direktorat yang tidak seluruhnya memenuhi unsur pasal 6 KUHAP.
Dalam pasal 6 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Selain itu, dua periode pimpinan KPK sebelumnya belum pernah merealisasikan wacana penyidik independen ini.
Meski begitu, KPK melalui juru bicaranya, Johan Budi SP, menegaskan siap dengan semua kemungkinan yang bakal terjadi. "Segala kemungkinan akan dihadapi termasuk adanya gugatan," kata Johan di kantornya, Senin, 1 Oktober 2012.
Menurut Johan, keputusan KPK merekrut penyidik internal telah melalui beberapa pertimbangan. Bahkan, biro hukum KPK telah mempertimbangkan berdasarkan kajian hukum. "KPK juga mengundang pakar untuk memberikan masukan," Johan meyakinkan.
Selain itu dalam undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK juga diatur kriteria penyidik KPK, yaitu penyidik yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. (umi)
Drama Penalti Diulang Justin Hubner hingga Penalti Gagal Bikin Deg-degan Suporter Timnas
Duel Timnas Indonesia U-23 melawan Timnas Korea Selatan U-23 di perempat final Piala Asia U 23 benar-benar membuat jantungan suporter Timnas
