KNPI Beri SBY Gelar Bapak Demokrasi

Ketua Umum KNPI Taufan E.N. Rotorasiko
Ketua Umum KNPI Taufan E.N. Rotorasiko
Sumber :

VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima pengurus DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Kantor Presiden, Minggu petang ini, 21 Oktober 2012. Pertemuan terkait rencana KNPI menyelenggarakan Rakernas pada 22-24 Oktober 2012 di Nusa Tenggara Barat.

"Kami ingin melaporkan rencana Rekernas KNPI pada 22-24 Oktober. Ini pertama kali KNPI diterima di Istana Negara oleh pemerintahan SBY," kata Ketua Umum KNPI Taufan Eko Nugroho Rotorasiko di Kantor Presiden, Jakarta.

Kepada Presiden, KNPI menyampaikan beberapa hal seperti pengembangan pendidikan karakter, peningkatan semangat nasionalisme, serta pengembangan kewirausahaan dan kemandirian bagi pemuda. "Salah satu agenda yang kami bicarakan adalah meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  mengembalikan pelajaran budi pekerti dan Pancasila," ujar Taufan.

Pemerintah akan banyak melibatkan generasi muda dalam program-program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). "Presiden dan Menko Perekonomian mendukung pemuda untuk aktif terlibat dalam program MP3EI," ujar Taufan.

Demi mempercepat penyerapan situsi politik global yang cepat, pemerintah juga akan mengajak pemuda dalam setiap kunjungan kenegaraan Presiden ke luar negeri. "Presiden menyambut baik. Kami langsung diajak pergi ke London bersama Beliau," kata Taufan.

Pada akhir Oktober hingga awal November, SBY berkunjung ke London, Inggris, atas undangan Ratu Elizabeth II.

KNPI juga akan memberi penghargaan kepada SBY sebagai Bapak Demokrasi. Rencananya, penghargaan akan diberikan kepada Presiden SBY pada Desember nanti.

Menanggapi hal ini, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng mengatakan Presiden menyambut gembira pikiran yang berkembang di KNPI itu. Presiden mempersilakan KNPI berdialog langsung dengan menteri-menteri terkait.

Selain Menpora, dalam pertemuan ini SBY didampingi Menko Polhukam, Menko Perekonomian, dan Menteri Negara Pemberdayaan Wanita.