Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews -
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Adnan Pandu Praja menyatakan, banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi karena kurangnya pemahaman soal proses pembuatan anggaran dan transparansinya.
Untuk itu, KPK berinisiatif memberikan pembekalan terkait proses pembuatan anggaran yang sesuai aturan kepada lima pasang calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat.
"Ini yang menjadikan mereka bermasalah. Untuk menekan kasus korupsi kami masuk di awal," ujar dia di Gedung Sate, Bandung, Selasa 5 Februari 2013.
Adnan mengatakan KPK sudah mempunyai kebijakan baru berupa pengawalan proses anggaran. Karena itu proses pembengkalan terus dilakukan dari tingkat kepala daerah, DPRD hingga pelaksanaan teknis di tingkat pelaksana.
Upaya ini diharapkan dapat menjadi pemicu
good and clean government.
Baca Juga :
Terpopuler: Kebiasaan yang Tidak Boleh Dilakukan di Mekkah sampai Alasan ke BaliSpirit Festival
Baca Juga :
Terpopuler: Tukang Parkir Naik Haji, Jasad Dalam Koper di Bali hingga Mahasiswa STIP Tewas
KPK menganggap keterbukaan penting dilakukan agar publik bisa mengetahuinya. Dengan begitu, publik tidak akan curiga atau berpikir negatif terhadap pemimpin.
Seluruh kandidat mendukung dengan gerakan anti korupsi yang digulirkan KPK. Para kandidat juga dinilai memahami dengan maksud dan tujuan program pencegahan korupsi dari KPK.
"Mereka sepakat jika ada aparat yang diindikasikan korup, mereka siap untuk berhadapan dengan KPK. Mereka akan memberhentikan semua paegawai terindikasi korupsi dan siap mundur bila terlibat dalam kasus korupsi," kata Adnan. (umi)
Halaman Selanjutnya
KPK menganggap keterbukaan penting dilakukan agar publik bisa mengetahuinya. Dengan begitu, publik tidak akan curiga atau berpikir negatif terhadap pemimpin.