Akil Mochtar Dipecat Secara Tidak Hormat

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan memberhentikan Akil Mochtar sebagai hakim konstitusi sekaligus dari jabatan ketua MK. Akil diberhentikan secara tidak hormat.

"Sanksi pemberhentian tidak hormat kepada hakim terlapor (Akil Mochtar)," ujar Ketua MKMK, Harjono, dalam ucapan putusan di gedung MK, Jumat 1 November 2013.

Harjono menuturkan sanksi tersebut dijatuhkan setelah Akil dinyatakan telah melanggar kode etik sebagai hakim konstitusi.

"Majelis berkeyakinan bahwa hakim terlapor telah melanggar pasal 23, pedoman dan perilaku hakim konstitusi, maka sah dilakukan sanksinya pemberhentian tidak hormat," katanya.

Harjono menegaskan bahwa keputusan ini tidak akan berpengaruh pada proses pidana yang sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi. "Apapun hasil akhir di KPK, tidak akan mengubah hasil keputusan majelis," ucapnya.

Tak cuma itu, dalam penyidikan di KPK, Akil juga diduga menerima suap Rp1 miliar dalam penyelesaian sengketa Pilkada Kabupaten Lebak, Banten, yang baru diputuskan Selasa kemarin, 1 Oktober 2013. Sidang pleno dipimpin oleh Akil, dengan delapan anggota Hakim Konstitusi lainnya. [Baca ]

Ada sejumlah sengketa pilkada yang dilaporkan SIPP ke KPK. Di antaranya itu adalah: Pilkada Kota Palembang, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Simalungun, Kota Kediri, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Samosir, Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Waringin Barat, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi NTB, Provinsi Bali, Provinsi Maluku. (aba)