Mantan Panglima TNI: Penyadapan AS dan Australia Langgar Kedaulatan RI

VIVAnews - Penyadapan yang dilakukan Amerika Serikat dan Australia terhadap Indonesia merupakan suatu bentuk pelanggaran kedaulatan bangsa Indonesia. Sebab itu, Pemerintah harus memberikan tindakan keras bagi negara yang melakukan penyadapan.

"Jelas, itu pelanggaran kedaulatan bangsa Indonesia oleh Amerika dan Australia," tegas Jenderal (Purn) Djoko Santoso, mantan Panglima TNI, di sela-sela acara Pelantikan Pengurus DPP Ikatan Alumni  Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI) DIY di Kampus Institut AKPRIND, Yogyakarta, Sabtu 9 November 2013

Tindakan tegas dari pemerintah seperti pengajuan protes keras, membongkar tujuan penyadapan, dan siapa saja yang terlibat, apakah itu orang per orang atau pun negara. "Pemerintah harus protes lebih keras. Kita itu negara merdeka dan berdaulat, masak mau diinjak-injak," ujarnya.

Dengan kemajuan teknologi saat ini, lanjut Djoko, penyadapan akan sulit diketahui. Level negara Jerman saja bisa disadap. Namun demikian, tindakan itu dapat dibongkar lewat pengakuan salah satu agen intelijen Amerika yang membelot.

"Tugas pengambil keputusan saat ini adalah meminta secara tegas tujuan mereka menyadap informasi yang penting hingga sampai personal yang ada di DPR," jelasnya.

Lebih lanjut, Djoko menyatakan bahwa spionase terhadap Indonesia terjadi sejak zaman dahulu untuk berbagai kepentingan dari politik hingga ekonomi.

"Negara Indonesia itu negara yang sangat besar dengan sumber daya yang melimpah. Sehingga ketika suatu negara mengetahui secara jelas informasi itu, mereka akan berkuasa di Asia Tenggara karena Indonesia paling besar di Asia Tenggara," jelasnya.