Praktek Penyadapan Telah Ada Sejak Perang Dunia II

Sabtu, 9 November 2013 - 13:08 WIB
Oleh :
Seminar “Penyadapan Dalam Perspektif Negara Hukum dan Konstitusi”
Seminar “Penyadapan Dalam Perspektif Negara Hukum dan Konstitusi”
Sumber :
  • VIVAnews/Fernando Randy
Photo Mini 1
VIVAnews
- Pengamat Hubungan Internasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ganetawati Wulandari, mengatakan, praktek penyadapan sudah terjadi sejak Perang Dunia II. Saat itu, Amerika Serikat dan Inggris sudah membuat perjanjian pertukaran data intelijen.


Indonesia pun sudah mengalami penyadapan sejak beberapa tahun lalu.

"Tahun 2004 lalu, Kedutaan Besar Indonesia di Myanmar disinyalir telah disadap oleh Pemerintah Myanmar," kata Ganetawati.

Baca Juga :
Kronologi Siswi SMAN 1 Cisaat Meninggal Dunia saat Jalani Seleksi Paskibra

Tapi, tambah Ganetawati, saat ini penyadapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Australia telah menjadi isu internasional. Karena penyadapan ini meliputi kalangan pribadi dan banyak negara.
Baca Juga :
Bukan Hanya Palestina, Ini 9 Negara yang Belum Diakui Keanggotannya oleh PBB


Baca Juga :
2.000 Hewan Ternak Dilakukan Vaksinasi Antisipasi Wabah PMK Secara Gratis
"Dalam konteks hubungan internasional, isu penyadapan itu telah menggoncangkan kerjasama antarnegara, terlebih terhadap AS dan Australia," ujar Ganetawati.

Ganetawati juga menyampaikan, isu penyadapan ini jangan dipolitisasi dan tidak perlu direspon secara keras. Karena kasus ini sangat sensitif dalam hubungan bilateral.


"Langkah terpenting yang dilakukan Indonesia adalah dengan memperbaiki langkah-langkah dalam menangkal penyadapan. Caranya dengan memanggil perwakilan negara AS dan Australia untuk menjelaskan penyadapan itu dan memberikan teguran," ungkap Ganetawati.


"Tindakan itu lebih elegan. Saya yakin dengan sikap itu hubungan antarnegara akan tetap terjadi dengan baik," tutup Ganetawati. (one)

Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Ganetawati juga menyampaikan, isu penyadapan ini jangan dipolitisasi dan tidak perlu direspon secara keras. Karena kasus ini sangat sensitif dalam hubungan bilateral.
Halaman Selanjutnya