-
VIVAnews - Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Puan Maharani, Selasa 19 November 2013, menyatakan bahwa langkah yang ditempuh Pemerintah Indonesia untuk menarik Duta Besar Nadjib Riphat Kesoema dari Canberra, sudah terlambat.
Menurut Puan, pemerintah tidak menunjukkan sikap tegas terhadap Negeri Kanguru, khususnya ketika pemberitaan soal aksi penyadapan dilakukan dari balik Gedung Kedutaan diketahui publik.
"Seharusnya setelah isu berkembang dan muncul di media massa, Pemerintah segera merespon dan bersikap tegas, karena ini merupakan suatu hal yang bersinggungan dengan marwah kedaulatan bangsa yang menyentuh simbol-simbol kenegaraan," ujar Puan di Jakarta.
Dengan adanya nama-nama seperti Presiden Susilo bambang Yudhoyono dan Ibu Negara yang dijadikan target penyadapan, menurut Puan, ini menunjukkan adanya intervensi dari pihak luar dan dapat mengancam NKRI.
Sebelumnya, pendapat serupa juga diungkap oleh Pakar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. Bahkan Hikmahanto menyebut, saat ini langkah yang perlu dilakukan Pemerintah Indonesia tidak hanya perlu menarik Dubes Indonesia dari Canberra, tetapi diplomat Australia sebaiknya diusir dari tanah Indonesia.
