Marzuki Alie: Panggil Boediono, Timwas DPR Langgar Keputusan Paripurna
Rabu, 4 Desember 2013 - 19:37 WIB
Sumber :
- ANTARAFOTO/Geri Aditya
VIVAnews
- Pimpinan Tim Pengawas (Timwas) Century, Marzuki Alie, menyatakan tidak setuju dengan pemanggilan DPR pada Wakil Presiden Boediono terkait kasus Century.
Menurutnya, timwas DPR harus membuka lagi keputusan paripurna, apakah keputusan tersebut masih menugaskan timwas untuk melakukan tugas-tugas pansus yang sebelumnya sudah selesai atau tidak.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Piala Asia U-23 Pakai Head to Head atau Selisih Gol? Ini Syarat Timnas Indonesia ke Perempat Final
Menurutnya, timwas DPR harus membuka lagi keputusan paripurna, apakah keputusan tersebut masih menugaskan timwas untuk melakukan tugas-tugas pansus yang sebelumnya sudah selesai atau tidak.
Baca Juga :
Inggris, AS Berikan Sanksi pada Tokoh Militer Terkemuka Iran Usai Serangan Terhadap Israel
"Saya minta itu saja. Tidak perlu dikomentari lebih jauh lagi," kata Marzuki, di Gedung DPR, Jakarta, 4 Desember 2013.
Marzuki juga menambahkan, tugas timwas itu ialah melakukan pengawasan terhadap proses penegakan hukum. Karena dengan pemanggilan terhadap Boediono itu sudah masuk ke dalam proses politik.
"Kalau memanggil-manggil itu kan arahnya ke politik. Diseret-seret terus ke politik. Tindakan itu tidak sehat dan hanya membuat kegaduhan politik. Itu sudah melanggar keputusan paripurna," ujarnya.
Marzuki juga masih enggan berkomentar mengenai arah politik dari pemanggilan terhadap Boediono. "Intinya, saya minta timwas membuka kembali keputusan rapat paripurna tentang pembentukan timwas Century," kata Marzuki.
Sebelumnya juru bicara Wakil Presiden Boediono, Yopie Hidayat menegaskan Boediono dipastikan tak hadir dalam pemanggilan Timwas Century untuk ke dua kalinya. Dengan alasan, tak mau intervensi dalam proses penegakan hukum yang sedang berlangsung di KPK.
Baginya proses politik di DPR sudah selesai dengan keputusan menyerahkan masalah ini kepada penegak hukum. Ia mengatakan tugas Timwas, sesuai keputusan Paripurna DPR, adalah mengawasi para penegak hukum.
"Pak Boediono berkomitmen membantu KPK menuntaskan masalah Century, dan tidak ingin proses penegakan hukum yang sedang berlangsung terganggu oleh intervensi politik apapun," katanya. (eh)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Saya minta itu saja. Tidak perlu dikomentari lebih jauh lagi," kata Marzuki, di Gedung DPR, Jakarta, 4 Desember 2013.
