Sumber :
- ANTARA FOTO/M.Ali Khumaini
VIVAnews
– Angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2012 turun dari tahun 2011. Apabila pada tahun 2011 angka IDI mencapai 65,48, tahun 2012 hanya 62,63. IDI ditentukan merupakan angka komposit atau gabungan dari tiga aspek, yakni kebebasan sipil (77,94), hak-hak politik (46,33), dan lembaga demokrasi (69,28).
“Dari komponen tersebut, kebebasan sipil mendapatkan nilai paling tinggi, diikuti oleh lembaga demokrasi dengan nilai sedang dan hak-hak politik yang masih tergolong rendah,” kata Sekretaris Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Letjen TNI, Langgeng Sulistyono, dalam peluncuran buku IDI tahun 2011 dan rilis IDI tahun 2012 di Jakarta, Rabu 11 Desember 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
“Dari komponen tersebut, kebebasan sipil mendapatkan nilai paling tinggi, diikuti oleh lembaga demokrasi dengan nilai sedang dan hak-hak politik yang masih tergolong rendah,” kata Sekretaris Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Letjen TNI, Langgeng Sulistyono, dalam peluncuran buku IDI tahun 2011 dan rilis IDI tahun 2012 di Jakarta, Rabu 11 Desember 2013.
Angka di ketiga aspek itu, menurut Langgeng, juga turun dari tahun sebelumnya. Penyebabnya adalah masih banyak ancaman kekerasan oleh unsur masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat. “Ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat jutru mendapat tantangan lebih besar dari unsur masyarakat, bukan dari pemerintah,” kata dia.
Dalam aspek hak-hak politik, maraknya demonstrasi dan unjuk rasa dengan kekerasan yang terjadi di beberapa provinsi, turut menyumbang rendahnya poin IDI. Sementara dari aspek lembaga demokrasi, DPRD kurang berperan dalam menyusun dan mengajukan peraturan daerah inisiatif dan rekomendasi kepada eksekutif.
Kepala Badan Pusat Statistik, Suryamin, mengatakan untuk tingkat daerah, DKI Jakarta menempati urutan pertama dalam IDI. “Angka tertinggi Indeks Demokrasi Indonesia adalah DKI Jakarta, yaitu 77,72 persen,” ujarnya.
Setelah DKI Jakarta, berturut-turut adalah Sulawesi Utara (76,50), Sumatera Selatan (73,17), DI Yogyakarta (71,96), dan Nusa Tenggara Timur (72,67). Sementara daerah dengan angka IDI terendah yakni Aceh (54,02), Jawa Timur (54,99), Jawa Barat (57,05), Sulawesi Tenggara (57,26) dan Nusa Tenggara Barat (57,97). (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Angka di ketiga aspek itu, menurut Langgeng, juga turun dari tahun sebelumnya. Penyebabnya adalah masih banyak ancaman kekerasan oleh unsur masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat. “Ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat jutru mendapat tantangan lebih besar dari unsur masyarakat, bukan dari pemerintah,” kata dia.
