Sumber :
- VIVAnews/ Muhamad Solihin
VIVAnews -
Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di daerah sangat tergantung pada keinginan politik Pemerintah dan DPR. Sebab, pembentukan cabang KPK itu menyangkut anggaran dan infrastruktur.
"Kalau ada KPK di setiap provinsi lebih bagus," kata Abraham di Jakarta, Selasa 17 Desember 2013. Yang jadi pertanyaan, kata dia, apakah eksekutif dan legislatif menyiapkan segala keperluan untuk pembentukan itu, termasuk anggaran?
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Hubungannya Diduga Retak karena Orang Ketiga, Begini Kata Syifa Hadju Soal Perselingkuhan
"Kalau ada KPK di setiap provinsi lebih bagus," kata Abraham di Jakarta, Selasa 17 Desember 2013. Yang jadi pertanyaan, kata dia, apakah eksekutif dan legislatif menyiapkan segala keperluan untuk pembentukan itu, termasuk anggaran?
Baca Juga :
Bagi Mardani Ali Sera, PKS Harus Oposisi: Kita Beda dengan 02, Landasan Berpikir dan Asumsinya
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR, Pieter C Zulkifli, mendukung ekspansi KPK ke daerah-daerah sehingga upaya pemberantasan korupsi semakin bagus.
Selain itu, Pieter juga mendesak KPK untuk memperbanyak penyidik. Dibandingkan dengan negara lain yang memiliki lembaga antikorupsi serupa, jumlah penyidik KPK tertinggal jauh.
Dia mencontohkan lembaga antikorupsi di Jepang yang memiliki penyidik hingga ribuan orang. Sedangkan di KPK sendiri jumlah penyidiknya hanya 60-70 orang.
"Kalau penyidik sudah lebih banyak, saya yakin masalah-masalah korupsi akan lebih banyak lagi yang akan ditindaklanjuti," tukasnya. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR, Pieter C Zulkifli, mendukung ekspansi KPK ke daerah-daerah sehingga upaya pemberantasan korupsi semakin bagus.
