Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews
- Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menilai, pelaksanaan konferensi internasional di Departemen Luar Negeri tahun 2004-2005 merupakan tanggung jawab Megawati Soekarnoputri selaku presiden ketika itu.
Hal itu disampaikan JK saat bersaksi dalam sidang korupsi dengan terdakwa mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Sudjadnan Parnohadiningrat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Rabu 4 Juni 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Hal itu disampaikan JK saat bersaksi dalam sidang korupsi dengan terdakwa mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Sudjadnan Parnohadiningrat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Rabu 4 Juni 2014.
"Jadi ini suatu keputusan darurat di bawah persetujuan Presiden Ibu Megawati. Sehingga kami keluarkan perintah agar semua konferensi internasional dipindahkan ke Bali, supaya Bali dikenal di luar negeri tetap aman," kata Kalla.
Kalla yang hadir sebagai saksi meringankan mengakui bahwa kebijakan mengadakan sejumlah kegiatan konferensi internasional itu dilaksanakan sesuai keputusan presiden (keppres) yang ditetapkan di awal tahun 2004.
Saat itu Megawati masih menjabat sebagai presiden dan dia masih menjabat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra). Megawati, lanjut JK, menyetujui untuk diadakan konferensi internasional karena kala itu kepercayaan dunia terhadap Indonesia menurun setelah peristiwa Bom Bali I tahun 2002.
"Konferensi itu dipindahkan ke Bali supaya menaikkan kembali kepercayaan dunia," ujarnya.
Peristiwa bom Bali 2002 itu menurut JK, membuat kunjungan wisatawan ke Bali merosot drastis. Dari semula 5.500 turis asing yang datang ke Bali, setelah kejadian itu menurun menjadi 1.000 turis asing per hari.
Oleh sebab itu, pemerintah mengambil langkah pertama dengan mengamankan Bali agar tetap menjadi tujuan wisatawan mancanegara. Langkah keduanya adalah dengan mendorong wisatawan lokal untuk liburan ke Bali. Dan ketiga, supaya luar negeri percaya Bali tidak rusak.
"Itu perintah (Megawati). Jadi sebanyak-banyaknya. Kalau perlu setiap minggu. Buktinya orang memperkirakan wisata Bali normal dua tahun, tapi dapat kembali normal dalam waktu 6 bulan," imbuhnya.
Sementara itu, di akhir 2004, setelah terpilih menjadi wakil presiden mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, JK kembali melaksanaan kegiatan konferensi internasional tentang bencana Tsunami Aceh.
"Itu (Tsunami) kasus Aceh, karena pemerintah tidak mampu mengatasi cepat, maka diadakan konferensi PBB, memindahkan sidang PBB dari New York ke Jakarta," terang JK.
JK menambahkan, konferensi internasional terkait Tsunami dilakukan atas instruksi Presiden SBY dan bekerja dalam tekanan darurat. Begitu juga dengan dana kegiatannya yang darurat.
"Pelaksanaan hanya butuh delapan hari. Maka semua bekerja dengan situasi darurat, jadi dananya juga darurat. Presiden SBY, saya, dan Ketua Bakornas hanya diberi waktu kepada Deplu delapan hari," ungkapnya. (ita)
Halaman Selanjutnya
"Jadi ini suatu keputusan darurat di bawah persetujuan Presiden Ibu Megawati. Sehingga kami keluarkan perintah agar semua konferensi internasional dipindahkan ke Bali, supaya Bali dikenal di luar negeri tetap aman," kata Kalla.
