Ekonom UGM: 95 Persen Subsidi BBM Salah Sasaran

Pembatasan BBM Bersubsidi
Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews
- Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Poppy Ismalina, mendukung langkah Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) -Jusuf Kalla (JK) mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, selama ini subsidi BBM tidak tepat sasaran.


Dukungan itu disampaikan Poppy usai mengisi sebuah diskusi bertajuk
Tantangan Ekonomi Pemerintahan Baru
di Mahakam, Jakarta Selatan, Sabtu 6 September 2014.

Muhadjir soal Taruna STIP Tewas Dianiaya Senior: Itu Tanggung Jawab Institusi

"Pemberian subsidi BBM merupakan simbol ketidakadilan sosial karena 95 persen subsidi tersebut tidak dirasakan oleh kalangan kelas bawah. Malah, kalangan menengah ke atas lah yang menikmati itu selama lima tahun terakhir," katanya.
Begini Alur Pengenaan Pajak Barang Bawaan Penumpang dari Luar Negeri


Seorang Pria Ditangkap Polisi karena Menyebarkan Foto Asusila Siswi SMP di Kota Malang
Dia menyarankan pemerintahan Jokowi-JK menaikkan harga BBM bersubsidi secara bertahap. Namun, untuk transportasi publik dan barang, harga bahan bakar tetap.

Dia mengingatkan subsidi yang baik adalah subsidi yang diperuntukkan bagi kaum yang membutuhkan.


"Oleh sebab itu, pemerintahan Jokowi-JK harus mampu mengidentifikasi subsidi mana yang tepat sasaran dan tidak," ujarnya.


Akibat subsidi BBM ini menurutnya, justru menyebabkan Indonesia bergantung kepada penggunaan bahan bakar fosil. Padahal bahan bakar fosil ini tidak ramah lingkungan dan sulit untuk diproduksi kembali.


"Kedaulatan Indonesia di bidang energi tergolong lemah. Sebagai bukti, sekali saja kita tidak mengimpor minyak dari negara lain, dalam dua hari pasokan BBM akan habis," ujarnya.


Sementara bahan bakar alternatif dan terbarukan tidak menjadi fokus pemerintah. "Kenapa? Karena bahan bakar fosil harganya murah," katanya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya