Sumber :
- VIVAlife/Harry Siswoyo
VIVAnews
- Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta mematangkan tata ruang laut jika ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Pengamat kelautan Arief Satria mengatakan, pematangan dari segi aspek tata ruang laut sangat berguna, karena sebagai kerangka awal dalam perlindungan dan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan.
"Selain itu, dari 33 provinsi hanya 4 provinsi. Karena tata ruang laut yang masih minimal di bawah 12 mil, itu nihil. Intinya kita harus bicara tata ruang dulu, karena untuk pemasangan kabel atau pipa bawah laut," kata Dekan Institut Pertanian Bogor (IPB) ini.
Menurut dia, pemerintah di bawah Jokowi-Jusuf Kalla harus menyusun rencana tata ruang laut nasional dan juga perencanaan zonasi kawasan laut jika serius ingin mengembalikan kejayaan maritim nusantara.
"Ini penting sekali untuk mengatasi masalah yang selama ini berkembang, seperti semrawutnya letak pemasangan pipa dan kabel bawah laut serta konflik pemanfaatan ruang laut antarsektor," kata dia.
Untuk itu, Jokowi-JK perlu menyusun dan menata kementerian koordinator yang membidangi kelautan. Hal ini dilakukan karena urusan kelautan banyak melibatkan kementerian. (art)
Halaman Selanjutnya
Menurut dia, pemerintah di bawah Jokowi-Jusuf Kalla harus menyusun rencana tata ruang laut nasional dan juga perencanaan zonasi kawasan laut jika serius ingin mengembalikan kejayaan maritim nusantara.