ICW: Angkat Prasetyo Jadi Jaksa Agung, Jokowi Bagi-bagi Jatah

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyayangkan langkah Presiden Joko Widodo yang mengangkat politikus Partai Nasdem, HM Prasetyo menjadi Jaksa Agung.

Hal ini diungkapkan Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW Emerson Yuntho di Apa Kabar Indonesia Pagi di

, Jumat 21 November 2014.

Menurut Emerson, HM Prasetyo tidak memiliki rekam jejak yang menonjol dalam bidang hukum. "Kita juga melihat asal dia dari partai politik. Ini punya dampak serius jika kejaksaan menangani kasus-kasus yang melibatkan partai politik," ujar Emerson.

ICW, kata Emerson, mempertanyakan alasan Jokowi di balik pengangkatan Prasetyo. Sebab, ICW melihat masih banyak figur yang memiliki rekam jejak menonjol dalam bidang hukum.

"Kita butuh jaksa yang revolusioner, karena sesuai dengan jargon Revolusi Mental Jokowi. Kalau bukan revolusioner, yang terjadi adalah terpental. Kita tidak melihat prestasi yang menonjol, yang membanggakan dari Prasetyo. Jokowi mengangkat orang yang biasa-biasa saja," tutur Emerson.

Hal lain yang disorot ICW adalah proses pengangkatan Prasetyo. Emerson mempertanyakan cara Jokowi mengangkat seorang jaksa agung yang terkesan disembunyikan.

"Padahal, untuk pengangkatan menteri saja sangat ketat sampai melibatkan KPK dan PPATK. Nah, untuk Prasetyo ini, kita tidak pernah lihat. Jokowi-JK tidak menjelaskan alasan memilih Prasetyo. Jangan-jangan ini bagi-bagi jatah kekuasaan," ujar Emerson.

Emerson mempertanyakan spirit penegakan hukum Jokowi. Terbukti, pengangkatan terhadap Prasetyo menjadi tanda tanya besar, apakah Jokowi serius untuk melakukan penegakan hukum. "Jujur, saya agak pesimis dengan pengangkatan Prasetyo ini," kata Emerson.

HM Prasetyo resmi menjadi Jaksa Agung setelah dilantik Presiden Joko Widodo pada Kamis 20 November 2014 di Istana Negara, Jakarta.