Pengurangan Jam Kerja untuk Perempuan Bisa Munculkan Masalah Baru
Jumat, 28 November 2014 - 14:44 WIB
Sumber :
- iStockphoto
VIVAnews -
Rencana pengurangan jam kerja bagi perempuan pekerja, yang diusulkan Wakil Presiden Jusuf Kalla, beberapa waktu terakhir memicu pro dan kontra. Aktivis perempuan menilai ide itu dianggap tidak efektif, karena menimbulkan masalah baru.
Aktivis perempuan di Jawa Tengah, Nurul Intani, mengatakan usulan tersebut perlu dikaji ulang dalam diskusi panjang. Karena maksud dan tujuan pengurangan jam kerja wanita masih simpang siur.
"Jangan-jangan perempuan selama ini merasa tidak terganggu dengan jam kerja yang sudah ada. Jika tujuannya agar perempuan memiliki waktu lebih untuk anak, tidak menjadi jaminan bahwa pengurangan dua jam itu efektif," kata Nurul kepada
VIVAnews
di Semarang, Jumat 28 November 2014.
Menurutnya, bekerja di wilayah domestik maupun publik bagi perempuan merupakan hak. Sehingga, juka perempuan memilih di wilayah publik berarti mereka sudah mempertimbangankan pola kerja, tanpa mengesampingkan tanggungjawab terhadap keluarga maupun anak.
"Bisa saja perempuan didiskriminasikan dengan tidak dibebaskan untuk bekerja secara umum tanpa ada pembedaan waktu, " kata Nurul.
"Jangan sampai perusahaan berpikir buat apa mempekerjakan perempuan padahal sama-sama membayar gaji karyawan, tapi kerja tidak maksimal, " kata dia.
Fasilitas terbatas
Nurul menambahkan, solusi kongkret bagi pemerintah adalah menambah fasilitas di perkantoran yang ramah bagi perempuan dan anak, tanpa perlu mengurangi jam kerja dan membedakan dengan pekerja laki-laki.
Contohnya, ruang laktasi agar perempuan bisa tetap memberikan Asi untuk anak.
"Kenyataannya, belum banyak lembaga, instansi, atau perusahaan menyediakan ruang tersebut. Bahkan, fasilitas tempat penitipan anak agar tetap terpantau wanita karir juga minim, " kata dia. (ren)
Halaman Selanjutnya
"Jangan sampai perusahaan berpikir buat apa mempekerjakan perempuan padahal sama-sama membayar gaji karyawan, tapi kerja tidak maksimal, " kata dia.
