- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Partai Golkar membantah memiliki kesepakatan dengan Partai Demokrat untuk mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) pilkada langsung dan pemda. Yakni, Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pilkada Langsung dan Perppu No 2 tentang Pemda.
"Saya katakan itu tidak benar. Yang benar adalah Golkar tidak pernah ingkar janji," ujar Ketua DPP Bidang Informasi dan Komunikasi Partai Golkar, Tantowi Yahya di kantor DPC Partai Golkar Jakarta Utara, Minggu 7 Desember 2014.
Namun, Tantowi mengakui, partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) memiliki kesepakatan dengan Demokrat. Tapi, kesepakatan itu bukan untuk mendukung dua perppu tersebut, melainkan terkait pemilihan pimpinan DPR dan MPR.
"Kami akui memang ada perjanjian, tapi bukan perjanjian khusus antara Demokrat dengan Golkar. Tetapi perjanjian partai di KMP terkait mengusung pimpinan DPR dan MPR," ujarnya.
Menurut Tantowi, penolakan dua perppu itu muncul dari aspirasi pengurus Golkar di daerah. Dengan alasan, pilkada langsung lebih banyak menimbulkan masalah.
"Ketika Munas di Bali, muncul aspirasi dari daerah. Mereka meminta kepada DPP untuk menolak Perppu tentang Pilkada langsung dan Perppu tentang Pemda. Penolakan itu berdasarkan observasi dan pengalaman mereka karena lebih banyak mudaratnya," kata dia.
Sebelumnya, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam akun Twitter-nya menyatakan, Partai Golkar telah mengingkari kesepakatan dengan menolak Perppu Pilkada langsung.
Ketua umum Partai Demokrat ini menjelaskan, dia memegang Nota Kesepakatan Bersama enam partai politik pada 1 Oktober 2014 untuk mendukung Perppu tersebut. Nota kesepakatan itu diteken oleh ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan.
Airlangga Dapat Dukungan Satkar Ulama jadi Ketum Golkar Lagi, Didoakan Menang Aklamasi
Dukungan ke Airlangga Hartarto, untuk kembali memimpin Partai Golkar, terus berdatangan. Kali ini, dari organisasi didirikan Golkar, yakni Satuan Karya atau Satkar Ulama.
